Catatan 1 Bulan Zumi Zola Jadi Bupati

22 05 2011

Hampir dua bulan Zumi Zola menduduki jabatan nomor satu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Langkah awalnya jadi bupati sangat menyentuh; rapat dengan para staf hingga masuknya waktu Zuhur, kemudian melakukan shalat berjemaah di mesjid kompleks kantor bupati.

Beberapa hari kemudian Zumi mengunjungi desa dengan jalan kaki, naik speed boat dan sepeda motor. Dari satu desa ke desa lain dia mendapat sambutan meriah, sulit bagi masyarakat untuk membedakan apakah seorang bupati yang sedang mengunjungi mereka, atau seorang artis bernama Zumi Zola.

Kegiatan Zumi Zola mendapat sambutan meriah baik di daerahnya sendiri hingga merambah ke kabupaten lain. Ketika menghadiri pembukaan MTQ di Kerinci, begitu antusiasnya warga ingin melihat atau bersalaman dengan “Sang Pangeran dari Kampung Manggis” ini, begitu juga saat acara di kampus UNJA, para mahasiswa histeris menyambut Zumi Zola.

Dalam waktu relative sangat singkat, langkah yang dilakukan Zumi Zola sebagai bupati membangun citra positif di tengah masyarakat. Apalagi kegiatan-kegiatan tersebut dipublikasikan secara luas melalui Humas Setda Tanjab Timur dan berbagai media massa.

Dalam teori-teori dasar komunikasi politik langkah yang dilakukan Zumi Zola dan Humasnya termasuk ke dalam teori jarum hipodermik (hypodermic needle theory) bahwa pesan politik apapun yg disampaikan kepada khalayak, apalagi melalui media massa, pasti menimbulkan efek positif berupa citra yang baik, penerimaan atau dukungan.

Persoalan sekarang, apakah Zumi Zola popular di mata masyarakat Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi, karena prestasinya sebagai artis atau sebagai bupati? Jika dia popular saat ini karena keartisannya, Zumi harus bekerja keras agar kepopuleran itu diikuti dengan prestasi atau pencapaian sebagai bupati Tanjung Jabung Timur.

Terdapat ratusan masalah yang harus diselesaikan Bupati muda ini, diantaranya masalah infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih dan lainnya. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekitar 50 persen desa dari total 63 desa di kabupaten tersebut, tidak bisa dijangkau dengan transportasi darat. Masalah penyediaan air bersih juga belum dapat dientaskan dari wilayah itu.

Kalau Zumi mau memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur dasar ini, dan berkorban tenaga untuk mengunjungi seluruh desa selama lima tahun ke depan, ini akan menjadi modal yang cukup besar agar dia bisa ‘naik kelas’ untuk bertarung merebut kursi Gubernur Jambi tahun 2015 mendatang.

Namun ada sedikit suara sumbang menyangkut putus-nya hubungan Zumi Zola dengan pacarnya Ayu Dewi. Meski ini masalah pribadi, karena Zumi Zola pejabat publik, persoalan pun memasuki ranah dan konsumsi publik. Masyarakat merasa berhak untuk tahu. Tapi sayangnya, Zumi tak berkenan menjawab satupun pertanyaan wartawan berkenaan masalah tersebut.

Meski beberapa hari kemudian. Zulkifli Nurdin –Bapak Zumi Zola yang juga Mantan Gubernur Jambi– mengundang beberapa wartawan di Kampung Manggis untuk menjelaskan persoalan tersebut, dan masalah putusnya Zumi dengan Ayu dianggap telah selesai dan jelas, namun orang banyak mengharapkan statemen itu keluar dari mulut Zumi Zola sendiri bukan dari bapaknya.

Memang sah-sah saja bila yang menjelaskan masalah tersebut adalah bapak atau keluarga Zumi karena masalah tersebut termasuk wilayah pribadi, namun perlu dipikirkan apakah seorang Bupati sekelas Zumi akan seterusnya seperti itu? Tidakkah ini akan memperkuat sinyalemen bahwa di belakang Zumi ada ‘bupati-bupati’ lain? Mudahan sinyalemen itu keliru. (Mursyid Sonsang, Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi)





Zulkifli Kurang Simpati, Sesama PWI Tidak Sehati

2 08 2010

Sepuluh tahun H. Zulkifli Nurdin memimpin Provinsi Jambi, telah banyak yang diperbuat dan dirasakan oleh masyarakat Jambi. Namun bagi kalangan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Provinsi Jambi, tersisa beberapa cerita miris.

Selama Zulkifli Nurdin menjadi Gubernur, dana rutin untuk biaya kantor PWI yang beralamat di Jl. Jakarta Ujung, Kota Baru tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi, jauh berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dimana Gubernur Jambi kala itu sangat peduli dengan PWI. Organisasi wartawan ini memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui pos organisasi profesi.

Dalam beberapa pertemuan antara pengurus PWI dengan Zulkifli Nurdin, permohonan agar PWI memperoleh anggaran di APBD dimunculkan namun gagal total dengan alasan yang kurang jelas. Keadaan ini sungguh amat berbeda dengan organisasi PWI di provinsi lain seperti Riau, Sumbar, Sumut, Sumsel yang mendapat anggaran dari APBD-nya masing-masing.

Bahkan tanah yang diberikan Gubernur Jambi H. Abdurahman Sayoeti tahun 1994 untuk perumahan anggota PWI, di masa Zulkifli berkuasa ditarik kembali. Melalui surat yang ditanda tangani oleh Chalik Saleh, No 593/ 3442/ BP tanggal 14 Agustus tahun 2004 lalu disebutkan bahwa alasan penarikan tanah tersebut karena tidak dimanfaatkan oleh PWI selama sebelas tahun.

Sebenarnya, masalah tanah telah dicoba untuk digarap pada era Daniel Sijan (Ketua PWI Cabang Jambi tahun 1996-2000) dengan membuat surat keputusan tentang siapa-siapa yang akan menerima tanah tersebut, serta mengumpulkan dana kontribusi untuk meratakan tanah. Namun upaya itu gagal. Begitu juga zaman H. Syamsudin Noor (Ketua PWI Cabang Jambi periode 2000-2008), upaya untuk memanfaatkan tanah itu pun belum berhasil.

Pengurus PWI periode 2008–2012 juga berupaya mengurus tanah ini, secercah harapan pun muncul. Pertengahan tahun 2009 lalu saya menemui Asisten III, Fauzi Anshori dan Taufik (Bagian Perlengkapan). Dalam pembicaraan tersebut dimunculkan solusi agar PWI membagi tanah itu kepada masing-masing wartawan yang berhak mendapatkannya. Lalu masing-masing membuat surat permohonan kepada gubernur.

Ketika masalah tanah dibawa dalam rapat pengurus PWI, tidak ada kata sepakat. Ada yang berpendapat, tanah tersebut dibagi ke wartawan sesuai dengan SK yang diterbitkan Daniel Sijan. Yang lain berpendapat, tidak usah mengajukan permohonan. Sebagian lainnya dengan sinis berpendapat, tidak usah diurus saja alias biar saja tanah tersebut diambil Pemprov kembali.

Padahal kalaulah anggota PWI sepakat, mengikuti saran pejabat Pemprov waktu itu, tinggal mengikuti proses berikutnya, yakni Pemprov mengajukan pelepasan hak ke DPRD dengan ganti rugi. DPRD (mungkin) akan menyetujuinya.

Kini harapan ada di tangan Gubernur Jambi yang baru H. Hasan Basri Agus. Pada pertemuan media gathering di Hotel Tepian Ratu, bulan Ramadhan tahun 2009 lalu, beliau berjanji akan membantu PWI.

Zulkifli Nurdin adalah sosok yang memiliki perhatian besar kepada media. Bahkan Zulkifli dinilai sangat “tipis telinga”, dia dengan cepat menanggapi informasi miring apapun yang ditulis media.

Respon seperti itu patut dipuji. Media sebagai kontrol sosial berfungsi dengan baik. Persoalan di akar rumput bisa sampai kepada gubernur seketika. Laporan ABS dari bawahan dapat diminimalisir.

Di sisi lain, cepat tanggapnya Zulkifli Nurdin menyikapi pemberitaan dimanfaatkan oleh segelintir media untuk mencari keuntungan yang sangat besar. Dengan pola beritakan dulu yang miring, lalu pancing gubernur untuk mengcounter berita tersebut. Counter tersebut bukan gratis, tapi melalui pemesanan advetorial/ pariwara yang bernilai jutaan rupiah sekali terbit.

Kondisi ini ibarat penyakit yang manahun, terjadi tidak hanya satu kali. Pertengahan tahun 2009 Zulkifli Nurdin memerintahkan Humas, SKPD, dan beberapa Pemda Kabupaten agar menghentikan langanan sebuah media tertentu. Pada jumpa pers dengan wartawan di rumah PAN, Zulkifli menuding media mencari uang dengan menghalalkan segala cara.

Secara kuantitas selama 10 tahun terakhir pertumbuhan media cukup pesat di Jambi, bahkan paling hebat di bandingkan daerah lain di Sumatera. Hingga saat ini tercatat belasan koran harian (milik satu groups) dan beberapa koran mingguan serta belasan radio dan dua telivisi local.

Dari sisi kuantitas, zaman Zulkifli Nurdin adalah zaman keemasan bagi media. Tapi secara kualitas, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik masih harus ditingkatkan. Begitu juga dari sisi pendapatan media, masih mengandalkan kue iklan dari pemda provinsi/ kabupaten.

Akan dipertanyakan sepanjang waktu bagaimana sebuah media mampu menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap Pemprov, bila media ternyata hidup dari jatah iklan/ advetorial yang sangat besar. Sebagai seorang jurnalis, kita mestinya lebih peka, apakah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar telah ditunaikan? Ataukah masyarakat hanya disuguhi berita yang telah dikebiri demi sepotong kue iklan/advetorial yang lezat menggiurkan? Jangan-jangan kita wartawan sedang menyenandungkan slogan, “maju tak gentar, membela yang bayar !“ (Mursyid Sonsang/Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi)