Outward Bond Urang, Outwar Bond Pulo Awak……

8 07 2012

Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVIII Lemhannas RI tahun 2012 sangat istimewa, karena diikuti peserta yang memiliki jabatan strategis di beberapa instansi pemerintahan terutama di TNI dan Polri, PNS, Ormas dan organisasi Profesi.

Mereka adalah pemimpin di instansinya masing-masing dengan jabatan setingkat eselon satu seperti  Dirjen, Staf ahli menteri, Rektor hingga Jenderal bintang satu hingga  tiga serta ketua-ketua organisasi profesi/ ormas dan parpol tingkat pusat dan daerah.

Selama di Lemhannas mereka akan dididik menjadi memimpin masa depan Repuplik Indonesia ini. Pemimpin yang harus memiliki wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Repuplik Indonesia guna mencapai masyarakat yang sejahtera.

Tantangan ke depan sangat berat, seorang pemimpin harus terus berlatih mengasah kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang terus berubah.

Menurut Peter F. Drucker  pada abad ke 21 ini dibutuhkan seorang pemimpin  perubahan. Untuk mencapai kepemimpinan perubahan dibutuhkan latihan agar mampu bersinergis dengan alam dan masyarakat baik lokal maupun global.

Lemhannas bekerjasama dengan SPN lido merancang latihan kepemimpinan itu berupa outward bond dengan sasaran sebagai berikut

  1. Menurunkan egoisme individu maupun organisasi dan sebaliknya menguatkannya solidaritas yang positif di antara peserta.
  2. Selalu ingin memberikan kontribusi yang positif di antara peserta,
  3. Hubungan antar personal di antaranya sesama peserta menguat dan kompak.
  4. Mudah bersosialisasi dengan pihak lain dan lingkungan
  5. Produktifitas kelompok meningkat.

Outward bond ini dilaksanakan selama tiga hari tanggal 15 – 17 Juni 2012 dengan lokasi SPN Lido dan Kampung Ciwaluh. Dari 50 peserta PPSA XVIII hanya tiga orang yang tidak ikut dengan alasan sakit dan tugas di kantornya.

Keberangkatan outward bond ini dilepas secara resmi oleh Wakil Gubernur Lemhannas, Letjen. TNI. Moeldoko dengan upacara resmi di halaman Lemhannas, Jumat pagi, bertindak sebagai komandan upacara Irjen. Pol. Putut Bayu Seno.

Outward bond yang dirancang  mengandung manfaat yang besar untuk pengembangan diri, diantaranya untuk meningkatkan keterampilan sosial seperti untuk membangun karakter, sifat-sifat kepemimpinan, dan kemampuan kerja sama grup atau kelompok.

Media Kegiatan dikemas dalam bentuk Ice breaking, membidik harapan, mengapai pulau biola, menembus batas “Ciwaluh Kampung Kecil Negeriku”

  1. Membidik harapan, kegiatan  menembak di pusat latihan menembak SPN Lido. Dalam latihan ini peserta menembak sasaran perorangan dan kelompok. Diharapkan dalam mengerjakan sesuatu harus focus dan penuh kosentrasi serta ketenangan.
  2. Mengapai Pulau Biola. Kegiatan berkelompok untuk membuat rakit menyeberangi Danau Lido. Perlu perencanaan, strategi dan kekompakan agar rakit yang dibangun tidak terbalik dan melaju dengan kencang hingga sampai ke tujuan.
  3. Menembus Batas “Ciwaluh Kampung Kecil Negeriku”. Kegiatan ini berjalan kaki sejauh tiga kilo meter, menurun dan mendaki di lereng perbukitan hingga ke kampung Ciwaluh. Selama di kampung Ciwaluh harus tidur dengan apa adanya di rumah-rumah masyarakat. Latihan ini diharapkan mampu merasakan dan melihat kondisi orang lain serta membuat perencanaan pembangunan yang cocok dengan daerah tersebut.

Dari beberapa kegiatan tersebut diharapkan peserta dapat :

  1. Mengasah kemampuan environmental scaning dengan aplikasi/ perspektif pengetahuan geopolitik, geostrategic (deep practice).
  2. Terasahnya karakter kepemiminan sebagai nasional strategi leader (change maker, leadership, pembangun intangibles)
  3. Terasahnya entrepreunership
  4. Semakin eratnya chemistry dan networking strategi di antara peserta
  5. Terasahnya kearifan dan kerendahan hati.

Para peserta sangat antusias selama mengikuti outward bond bahkan sekelas Letjen M. Munir (Pangkostrad), Irjen. Pol. Putut Bayu Seno (Kapolda Jabar), Mayjen. Doni Monardo (Wadan Kopasus), Mayjen. Bachtiar (Gubernur Akmil), Laksda. Agus Purwanto (Gubernur AAL) begitu bersemangat mengikuti semua kegiatan.

Bahkan Mayjen Doni Monardo, harus mengeluarkan kemampuan renangnnya untuk mendorong rakit agar bisa melaju di danau Lido, karena rakit yang dibangun kurang mantap dari perencanaan awal. Tapi berkat kegigihan rombongan yang beranggotakan 8 orang ini sampai juga di tujuan.

Begitu juga selama menginap di rumah masyarakat, para peserta yang umumnya para pejabat tinggi dengan berbagai fasilitas harus menginap di rumah warga yang hanya tidur beralaskan tikar. Tapi semua peserta merasa terharu dengan sambutan yang luar biasa dari masyarakat.

Pada malam hari keletihan peserta terobati, dengan munculnya pasukan pemijat. Ternyaata kampung Ciwaluh memiliki stok pemijat yang cukup banyak. Dari 60 KK penduduk Ciwaluh, setidaknya ada 20 orang yang ahli pijat memijat. Seharusnya pemijat dari Ciwaluh ini di ekspor ke Jakarta yang konon kekurangan pemijat yang professional.

Saking banyaknya, beberapa peserta didatangi dua sampai tiga pemijat. Akhirnya kebijaksanaanlah yang diambil. Seperti Pak Agus Purwoto, sudah ditungguhi tiga pemijat, jadinya badan Pak Agus harus dibagi rata, yang satu mijat kaki, yang satunya lagi mijat badan dan pemijat lainnya dapat jatah kepala…asyik pak Agus..

Nasib serupa juga dialami Pak Agus Condro, sudah ditungguhi oleh dua pemijat. Kayak raja-raja Arab, sambil tiduran Pak condro dipijat dua orang, tapi jangan curiga semua pemijatnya adalah laki-laki.

Yang paling mantap, nasib Pak Budiyanto, salah seorang Ketua PKS ini dapat pijatan hingga pukul 4 pagi. Karena sambil menonton bola di televisi yang menyiarkan sepak bola piala Eropah. Dengan badan yang besar dan kayak pesumo dari Jepang Pak Budi sangat keletihan menempuh perjalanan sehari sebelumnya. Bahkan selama perjalanan sering di papah oleh peserta lainnya.

Pada malam terakhir, tibalah saatnya menghibur warga Ciwaluh dengan mendatangkan organ tunggal dengan artis cantik dari Kota kembang Bandung. Bermunculan artis-artis berbakat, terutama Pak Surahman dan Pak Budy, Pak Putut dan Pak Munir. Suasana tambah asyik dan gembira, dengan joget ria yang sangat elok goyangnya terutama  Ibuk Prof. Endang, yang merupakan seorang professor tari.

Acara yang dipandu peserta yang mantan penyiar TVRI era 80-an, Marlinda Irwanti itu harus berakhir pukul 12.00 malam, setelah pembacaan puisi yang sangat menyentuh oleh Bapak Barmawi kemudian lagu Kemesraan karya Iwan Falls.

Lalu, kapan outward bound mulai dikenal sebagai metode pelatihan untuk pengembangan diri (personal development) dan tim (team development)

KIsahnya pada tahun 1933 Dr. Kurt Hahn dari Jerman melarikan diri ke Inggris karena bermusuhan dengan Hitler. Kemudian mendirikan  lembaga pendidikan outward bound di Aberdovey, Wales tahun 1941, yang bertujuan untuk melatih fisik dan mental para pelaut muda, untuk  menghadapi ganasnya pelayaran di lautan Atlantik pada saat berkecamuknya Perang Dunia II.

 

Pelatihan ini memakai kegiatan mountaineering (mendaki gunung)dan petualangan laut sebagai medianya. Kurt Hahn sendiri beranggapan bahwa kegiatan berpetualang, melainkan sebagai wahana berlatih anak-anak muda menuju kedewasaan.

Metode pelatihan ini kemudian berkembang dan mulai ditiru di banyak tempat, bahkan sampai akhirnya diperkenalkan di luar Inggris. Setelah era Perang Dunia II, lembaga serupa dibangun di berbagai daerah di Inggris, Eropa, afrika, Asia, dan Australia. 

Di Indonesia, kegiatan outward bound  marak tahun 2000-an dengan banyaknya lembaga yang menawarkan kegiatan ini. Bahkan sudah menjamur ke seluruh provinsi. (Mursyid Sonsang dari berbagai sumber)





Sang Pelopor itu Akan Tetap Dikenang

19 05 2011

Drs. H. Abdullah Hich mengakhiri masa jabatannya tanggal 12 April 2011 lalu, setelah lebih sepuluh tahun menjabat Bupati Tanjung Jabung Timur. Banyak suka dan duka yang dirasakannya, tapi jiwa sebagai pamong yang kenyang dengan pengalaman, dia berhasil membuka keterisoliran daerah di Pantai Timur Jambi ini. Bahkan nama Tanjung Jabung Timur mencuat ke pentas nasional dengan menggelar Hari Harganas yang dihadiri langsung oleh Presiden SBY.

Saya kenal dengan Hich beberapa tahun lalu, perkenalan seorang wartawan dengan seorang pejabat melalui liputan. Beberapa liputan tentang Tanjung Jabung Timur saya ekpos di RCTI dengan Hich sebagai nara sumber. Perkenalan lebih dekat ketika anak pertama beliau kawin, tiba-tiba saya di datangi oleh Humas, “Bisa ndak, acara perkawinan itu tayang di RCTI,” ungkap Willy.

Saya berpikir tujuh keliling, masak acara kawin bisa masuk ke RCTI. Tapi saya ingat, pada waktu itu RCTI punya program budaya dan wisata yang ditayangkan setiap pagi minggu dengan durasi 15 menit hingga 30 menit. Lalu saya mengusulkan kepada Willy agar perkawinan itu dirancang dengan adat Melayu pesisir, agar liputannya masuk ke dalam budaya.

Semua skenario di siapkan mulai dari prosesi antaran, berbalas pantun, berinai hingga bersanding di pelaminan. Saya beruntung waktu itu punya kameramen handal, Asnawi yang jago mengambil gambar untuk liputan panjang. Wal hasil beberapa minggu kemudian berita perkawinan itu tayang selama 15 menit dalam program nuansa pagi akhir pekan di RCTI. Dalam sejarah saya meliput di Provinsi Jambi itulah satu-satunya perkawinan yang saya liput dan ditayangkan di RCTI.

Waktu terus berlalu, tiba-tiba ketika cucu pertama beliau lahir. Saya juga diundang untuk meliput acara gunting rabut atau kekah. Tampaknya keluarga beliau kepingin lagi acaranya tayang di RCTI. Juga skenorio budaya lebih ditonjolkan, prosesi kekah budaya Melayu Jambi Pesisir. Liputan itu tidak di RCTI saja yang ditayangkan, tapi juga di Kompas juga diberitakan hampir setengah halaman.

Dalam cerita di atas yang ingin saya katakan, Pak Hich ingin bahwa Tanjung Jabung Timur harus dikenal secara nasional dari sisi budaya dan adatnya. Beliau rela menyulap sebuah perkawinan yang konsep awalnya adat nasional menjadi sangat tradisi, tentunya banyak tetek bengek adat yang dilakukan. Tapi kedua acara adat perkawinan dan kekah sukses besar..

Beberapa kali diskusi dengan Pak Hich, jelas sekali konsep pembangunan yang beliau rancang, mengingat Tanjung Jabung Timur yang selama ini daerah terisolir harus dibuka infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, setelah itu pendidikan, kesehatan dan fasiltas umum listrik dan telepon.

Waktu itu tahun 2002 beliau sudah menggelar konsep pendidikan dan kesehatan gratis, belum satupun daerah lain yang mencanangkan. Walau secara nasional nama beliau kalah dengan Alek Nurdin yang terkenal sebagai pelopor pendidikan dan kesehatan gratis di Indonesia. Menurut saya tidak terkenalnya beliau karena kurangnya informasi yang mencuat di media-media nasional tentang program pendidikan dan kesehatan gratis itu.

Banyak saya bertemu dan berdiskusi dengan para pejabat, selalu memiliki konsep yang bagus. Tapi sebatas wacana, pelaksanaannya jauh pangang dari pada api. Namun Pak Hich betul-betul mengimplementasikan konsep secara nyata.

Misalnya masalah pendidikan, selama ini orang malas menjadi guru atau tenaga kesehatan di pelosok-pelosok Tanjung Jabung Timur. Masuk ke Tanjabtim hanya sebagai batu loncatan, setelah itu mengaju pindah. Begitu juga kalau ada pejabat yang pindah ke Tanjung Jabung dikonotasikan “sebagai buangan”

Mengakali itu, dengan konsisten Pak Hich menerapkan peraturan para guru dan tenaga kesehatan, tidak boleh pindah. Paksaan itu tidak saja dijalankan dengan konsisten juga diikuti program menghargai guru, salah satunya mereka disekolahkan ke Pulau Jawa dan diberi tunjangan khusus. Putra-putri Tanjabtim yang lulusan SLTA disekolahkan ke berbagai universitas secara gratis, agar mereka bertugas di kampung halaman sendiri.

Dalam perjalanan sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, sedikit banyak beliau juga diuntungkan dengan naiknya putra Tanjung Jabung Timur menjadi Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin. Beberapa program yang hingga kini masih kontroversial, misalnya pembangunan jembatan Muara Sabak sedikit banyak, hadirnya jembatan ini dapat dukungan dari Zulkifli Nurdin begitu juga program yang lainnnya. Akhir kata, sebuah pantaun untuk Pak Hich “Bila memandang ke muka laut, Nampaklah sampan mudik ke hulu. Bila terkenang mulut menyebut, Budi yang baik ingat selalu.” (Mursyid sonsang)





TKD Memicu “Eksodus” dan “Gali Lobang”

17 05 2011

Sudah hampir dua tahun Pemprov Jambi memberikan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) kepada seluruh pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jambi. Tujuan awal sangat mulia, agar para pegawai sunguh-sunguh dalam bekerja dan profesional.

Selama ini tidak jelas ukuran para pegawai yang mendapat TKD ini, semua secara sporadis. Hanya saja berdasarkan absensi pagi dan sore. Tapi cara itu tetap diakali, dengan memberi tip sedikit kepada petugas absen, yang tidak masuk kerja absennya lengkap. TKD yang diterima penuh tanpa pengurangan.

Persoalan lain memiju eksodus puluhan pegawai kabupaten/ kota menjadi pegawai Pemprov hanya mengejar TKD. Berbagai upaya mereka lakukan untuk bisa pindah, dari memberi uang kepada pejabat yang berwenang dibagian mutasi hingga dekingan dari pejabat tinggi di setda Provinsi.

Sudah menjadi rahasia umum dengan adanya TKD pendapatan pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jambi meningkat cukup signifikan. Kenyataannya bukan tambah bersemangat dalam bekerja, tapi tambah bersemangat “menambah kredit”. Karena jaminannya ada TKD tiap bulan, sedangkan gaji dan tunjangan utuh mereka terima. Istilah “gali lobang tutup lobang” tetap terjadi, malahan lebih dalam lagi lobang yang digali.

Masalah TKD ini sudah lama menjadi kerisauan sebagian kalangan pegawai dan pejabat di lingkungan Pemprov Jambi yang berpikiran maju. Tampaknya kerisauan itu ditangkap oleh Sekda Syahrasadin, atas perintah Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengeluarkan pernyataan akan mengevaluasi pemberian TKD tersebut.

Alasan Syahrasadin, kinerja itu secara teoritis harus memiliki reward and punishment. “Coba kita bayangkan, mereka yang tidak datang atau yang hanya bekerja satu jam mendapat TKD sama dengan orang yang bekerja 8 jam, ini kan tidak adil,” tegasnya.

Untuk ke depan, tambah Sekda akan dibuatkan instrumen evaluasi. “Evaluasi kembali. Jadi setiap orang tidak dapat flat (rata) setiap bulannya dan kita coba menyusun kriterianya dengan menggunakan skor-skor tertentu,” ungkapnya.

Langkah awal yang harus dilakukan dengan mengevaluasi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov, berapa jumlahnya ?. Soalnya, jumlah pegawai di lingkungan Pemprov sudah sangat gemuk. Selain penambahan tiap tahun melalui tes CPNS juga penambahan dari pegawai yang pindah dari kabupaten/kota.

Kalaulah nantinya, kinerja yang menjadi ukuran. Tentunya pimpinan dari eselon IV, III, II harus betul-betul orang yang berkualitas dan profesional. Karena mereka yang akan menilai bawahannya masing-masing. Ini memunculkan persoalan lain, mampukah Gubernur dan Sekda memilih orang-orang yang berkualitas dan profesional itu.

Rencana ini harus kita dukungan bersama mulai dari pegawai, pejabat dan kalangan DPRD serta para wartawan. Hakekatnya ingin menciptakan pegawai yang berkualitas dan profesional, muaranya akhirnya penambahan pendapatan pegawai harus seiring dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena uang yang dialokasikan untuk TKD itu dari hasil pajak masyarakat.(MURSYID SONSANG)





Adi Warsono : ALN Akan Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal

17 05 2011

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, kata-kata bijak itulah yang mendorong Adi Warsono bekerja keras untuk menyukseskan proyek HTI karet yang pertama di Provinsi Jambi ini dengan luas lahan 10.785 hektar di Kabupaten Sarolangun.

Keyakinan Adi itu cukup beralasan, untuk mengelola HTI karet dibawah bendera PT. Alam Lestari Nusantara yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan perkebunan milik negara yang terkemuka di Indonesia dengan investasi awal sekitar Rp 350 miliar serta memiliki tujuan dan konsep yang sangat jelas.

” Proyek HTI karet pernah dilaksanakan di Sulawesi dan Kalimantan, namun mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya masalah pendanaan dan konsep yang dilaksanakan,” jelas Adi yang dipercaya menjadi Direktur Utama PT. Alam Lestari Nusantara itu.

Konsep yang diterapkan ALN, pengelolaan HTI yang berbasiskan pola pembangunan perkebunan. Fokus utama adalah membangun kebun karet, kalau di lahan itu ada kayunya hanyalah sebagai bonus. Pihak konsorsium sudah mewanti-wanti, jangan kayu ditebang, karetnya tidak ditanam.

Untuk membuktikan itu, tambah Adi akhir bulan Juni mendatang, akan dilakukan penanaman karet perdana oleh Menteri Pertanian dan Menteri BUMN serta Gubernur Jambi. Seiring dengan itu akan ditanam sejuta karet di lahan seluas 1500 hektar.

” Semua persiapan sesuai dengan rencana, lahan sudah siap di tanami, perkantoan sedang dibangun, bibit karet siap untuk ditanam, mudahan berjalan sesuai dengan rencana.” paparnya. Walau kesibukan sangat padat lelaki ini masih meluangkan waktunya untuk berolahraga tenis dan bridge

Dengan jabatan sebagai Direktur Utama, kesuksesan program ini sangat tergantung dari kepiawaiannya mengelola perusahaan ini agar konsep HTI untuk perkebunan karet tetap terkawal hingga akhir. Rencana kerja jangka panjang hadirnya sebuah kebun karet dan pabrik karet yang mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar menjadi kenyataan.

” Rencananya kerja harus tepat waktu, kita targetkan tahun 2011 penanaman perdana dan tahun 2016 semua lahan sudah ditanam. Tahun 2017 sudah bisa panen dan pabrik karet harus kita bangun. Kita perkirakan ribuan tenaga kerja akan terserap mulai dari land clearing, penanaman, pemeliharaan serta penyadapan,” kata pria kelahiran, Lumajang 22 Februari 1959 ini.

Setelah karet berumur 25 tahun dan produksinya menurun, kayu-kayunya akan dimanfaatkan untuk industri perkayuan, seperti bahan baku plywood dan kebutuhan kayu lainnya. Kalau HTI lainnya, hanya kayunya yang bisa di manfaatkan. Yang tidak kalah pentingnya, tanaman karet sangat ramah lingkungan.

” HTI karet ini memiliki multiplayer effects nya sangat besar, dari sisi lingkungan hingga nilai ekonomisnya. Itulah yang membedakannya dengan HTI tanaman sengon, akasia dan lainnya,” jelas mantan Manejer PT. Wahana Tani Lestari ini.

Adi mengakui tantangan sangat banyak mewujudkan HTI karet ini, salah satunya masalah lahan dan pemanfaatan kayu. Mengatasi masalah tersebut perlunya keterbukaan dan komunikasi dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, adanya klaim warga yang memiliki lahan di lokasi, secara hukum warga sudah melanggar karena membuka lahan di tanah negara tanpa izin.

“Warga kita ajak duduk bersama, bahwa mereka membuka ladang kita akui, walau sebelum ALN mendapat izin di daerah itu. Jalan tengahnya, warga yang telah membuka lahan diberi ganti rugi berupa upah menebas dan ganti tanamannya. Hingga saat ini sekitar 90 hektar sudah diganti dengan uang sekitar Rp 1 hingga Rp 2 Juta/ hektarnya,” ujar suami Yuni Sarvita Sari ini.

Berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Repuplik Indoensia tanggal 24 Februari 2010, Sk.95/Menhut-II/2010 diberikan hak kepada ALN untuk mengelola selama 60 tahun lahan seluas 10.785 hektar bekas HPH Inhutani V. ” Kami memiliki izin lengkap, jadi tidak benar, ada suara-sauara yang mengatakan lahan kami tumpang tindih dengan lahan warga,” ungkapnya.

Dari luas 10.785 hektar itu, tidak semuanya untuk HTI karet, khusus yang berbatasan dengan hutan restorasi yang dikelola PT. Reki, kawasan hutan tersebut dijadikan hutan konservasi sebagai tempat perkembang biakan flora dan fauna, luasnya mencapai 1.079 hektar. Selain itu juga ada kawasan untuk tanaman kehidupan seluas 539 hektar, tanaman unggulan seluas 1079 hektar.

” Khusus untuk lahan kehidupan, akan diberikan kepada masyarakat sekitar untuk mengelola, terserah mereka apa yang mau ditanam. Tapi warga berharap juga dapat ditanam karet,” jelas bapak tiga anak ini.

Juga yang sering disorot segelintir orang tentang pemanfaatan kayu, tambah Adi, dari luas lahan sekitar 10 ribu hektar lebih itu, memang potensi kayu alam masih ada, walau lahan ini bekas lahan HPH Inhutani V. ” Kayu-kayu memang ada, tapi yang diameter 30 cm ke bawah yang banyak sedangkan diameter 50 cm ke atas sangat jarang,” ujarnya. Sebagian besar kayunya jenis campuran, kalau meranti sangat jarang.

Untuk memanfaatkan kayu-kayu ini, ALN mengantongi beberapa izin dari pemerintah, mulai dari menteri kehutanan, gubernur dan Pemda Sarolangun. Misalnya penebangan kayu dengan izin IUPHHK-HTI, izin TPK (Tempat Penumpukan Kayu), izin RKT (Rencana Kerja Tahunan) serta izin pemakaian jalan. ” Semua pihak boleh mengeceknya ke lapangan dan surat-surat izin yang kami miliki, jadi tidak benar kami melakukan penebangan liar,” terangnya.

Setelah hampir satu tahun beroperasi, semua persoalan yang muncul terutama masalah lahan dan pemanfaatan kayu, perlahan mulai sirna dan masyarakat berharap banyak, agar HTI ini bisa terwujud dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. ” Mudahan kami bisa menjadi karyawan PT. ALN, apalagi nantinya akan dibangun pabrik karet,” ujar Kardi, warga Desa Pamusiran. (Mursyid Sonsang)





Mewujudkan Jambi Menjadi Provinsi Informasi

16 05 2011

Kalau Provinsi Jambi ditunjuk menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2012 mendatang, daerah ini akan dinobatkan menjadi provinsi informasi. Wacana ini bukanlah tanpa ada alasan yang jelas dan terukur.

Menurut pandangan Ketua Umum PWI Pusat, Margiono wacana ini cukup beralasan dengan pertumbuhan media cetak dan elektronik yang sangat pesat dalam kurun 15 tahun terakhir ini, fasilitas internet yang sudah masuk ke tingkat kecamatan bahkan desa-desa, adanya perguruan tinggi dengan jurusan jurnalistik atau mata kuliah jurnalsitik, serta kesanggupna gubernur Jambi untuk membangun perpustakaan pers serta tugu pers.

Dijelaskan Margiono, pertumbuhan media cetak dan elektronik serta media on line yang begitu pesat kalau dibanding dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi yang hanya 3,08 jiwa. Saat ini jumlah Koran harian mencapai 20 penerbitan bahkan tiap kabupaten memiliki koran harian belum lagi koran mingguan lokal, televisi swasta lokal, radio swasta dan beberapa media on line. .

Selain kriteria kuantitas media, juga, tidak kalah pentingya jaringan internet yang sudah masuk ke berbagai pelosok kabupaten bahkan ke tingkat kecamatan di Provinsi Jambi. Hadirnya fasilitas ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dari media internet. Saat ini media internet salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan segala infromasi baik berita, pengetahuan tentang pertanian, perkebunan, pendidikan, agama dan informasi yang bermanfaat lainnya.

Faktor pendukung lainnya, kehadiran lembaga pendidikan yang memiliki basis ilmu komunikasi dan infromasi serta jurnalistik. Beberapa perguruan tinggi di Kota Jambi memiliki jurusan komunikasi yang salah satu program studinya tentang bidang studi jurnalistik. Penyediaan sumber daya manusia yang siap pakai di bidang informasi ini menjadi kendala utama di beberapa daerah.

Adanya jurusan komunikasi dan jurnalistik di perguruan tinggi di Kota Jambi akan sangat membantu menyiapkan sumber daya manusia di bedang komunikasi dan jurnalistik. Di beberapa daerah pemilik usaha media, mengeluh mencari SDM yang memiliki basis jurnalsitik.

Mengatasi masalah SDM ini, Kata Margiono, PWI Pusat merancang pendidikan jurnalistik singkat di beberapa daerah. Program yang dimulai sejak tahun 2010 ini sudah menyebar di beberapa daerah, seperti di Palembang, Kalimantan, Sulawesi serta di beberapa kota di Pulau Jawa. “ Jambi juga akan kita dirikan sekolah jurnalistik ini, agar dapat meningkat SDM wartawan di daerah ini,” jelasnya.

Tidak kalah pentingya, kesediaan Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus untuk mendirikan perpustakaan pers di Kota Jambi. Kalau cita-cita ini terwujud satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki perpustakaan pers. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, para wartawan jangan sampai ketinggalan. Mereka harus rajin membaca buku berbagai disiplin ilmu agar dalam menulis berita atau karangan khas bahkan buku sekalipun memiliki bobot yang sangat tinggi. Dapat dipertangug jawabkan secara teoritis maupun keilmiahanya. Masyarakat umum juga bisa mengetahui secara terang benderang tentang seluk beluk pers ini. Orang-orang pers tidak lagi sebuah profesi yang hidup di menara gading.

Tentang tugu pers, ide yang digelontorkan Gubernur Gubernur Jambi ini mendapat sambutan positif dari Ketua Umum PWI Pusat. Saat ini belum ada tugu pers di Indonesia. Kalau ini dibangun di Kota Jambi akan menjadi ciri khusus daerah ini yang memiliki tugu pers. Seperti Jakarta dikenal dengan tugu monasnya, Surabaya dikenal dengan Tugu Pahlawannya, Pontianak dengan Tugu Khatulistiwa dll
Monumen sebagai bangunan peringatan ialah bangunan-bangunan baru yang dibuat untuk memperingati suatu peristiwa sejarah. Bangunan tersebut bisa berupa tugu, batu berukuran besar, tembok, atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi, pengertian dasar monumen harus dikaitkan dengan nilai kesejarahannya.
Nilai sejarah disini, bahwa hari pers nasional pernah digelar di Provinsi Jambi yang akan tetap dikenang dalam sejarah pers Indonesia berabad-abad yang akan datang. (Mursyid Sonsang, Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi)





Wartawan itu…Mengigil

31 01 2011

Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2011 akan dipusatkan secara nasional di Kota Kupang. Perhelatan masyarakat pers ini, diharapkan mampu menelorkan keputusan yang memberi arti kepada profesi wartawan. Jangan lagi menciptakan wartawan yang mengigil, wartawan ”cnn” (Cuma nanyo-nanyo), wartawan abadi (wartawan yang mangkal di hotel abadi). Kelompok ini sangat merusak profesi wartawan, bahkan meresahkan masyarakat.

Begini cerita wartawan yang menggigil itu….Sebut saja namanya Steve, dia lulusan perguruan tinggi jurnalistik. Bergabunglah dia dengan sebuah koran mingguan yang wartawannya tidak digaji, tapi wartawanlah yang mengaji pemiliknya. Maksudnya si wartawan tiap terbit harus menanggung puluhan koran.

Alasan Steve bergabung dengan mingguan, ingin mencari pengalaman sebelum masuk ke media yang lebih besar yang mendapat gaji tiap bulan dan dapat perlindungan kesehatan dll-nya.

Sang pemilik koran menyuruh Steve mewawancarai seorang kepala SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tersangkut kasus mark-up proyek, SPPD fiktif dan perselingkuhan dengan stafnya. Steve membuat janji wawancara dengan kepala SKPD itu pukul 11.30 siang.

Awal wawancarai, Steve memulai dengan pertanyaan yang ringan-ringan saja, tentang keberhasilan sang kepala dengan sangat antusias di jawab sang kepala. Perlahan tapi pasti, Steve mulai menanyakan masalah mark-up proyek, semua modus yang dilakukan sang kepala dikonfirmasi oleh Steve, mulailah sang kepala itu gugup menjelaskannya.

Steve tambah bersemangat menanyakan kasus SPPD ( Surat Perintah Perjalanan Dunas) fiktiv hingga perselingkuhan sang kepala. Steve dengan gamblang menjelaskan guna SPPD itu untuk pergi perjalanan dinas ke beberapa kota di Jawa dan di hotel mana mereka menginap.

Sang kepala mulai menggigil, ”Apalagi yang mau ditanyakan si wartawan brensek ini,” gumam sang kepala dalam hatinya. Saking ketakutan, beberapa kali HP nya berdering tidak berani diangkatnya. Steve terus menceritakan detail detail perselingkuhan yang dilakukannya.

Tidak beberapa lama sekitar pukul 12.30, keadaan berbalik. Steve yang menggigil dan sambil terbata-bata bertanya. Sang kepala, memberanikan diri bertanya kepada Steve.” Kenapa bapak menggigil,” ujarnya. ” Tanpa malu Steve menjawab, ”Oh maaf Pak, saya belum makan,” ujarnya.

Mendengar jawaban itu, sang kepala mulai berseri-seri kembali.” Kalau gitu, kita makan dululah, nanti aja wawancaranya dilanjutkan.” ujarnya. ” Suatu keputusan yang tepat pak,” sambung Steve.

Keesokan harinya, saat koran Steve terbit tidak satupun berita tentang mark-up proyek, SPPD fiktif dan perselingkuhan dimuat. Berita yang muncul keberhasilan sang kepala memimpin SKPD-nya.

Cerita di atas sebuah fenomena yang terjadi dalam dunia pers Indonesia saat ini, wartawan itu harus independen. Untuk bisa independen dalam bekerja harus cukup kebutuhan. Mana mungkin independen bisa diwujudkan ketika kebutuhan dasar saja tidak terjamin. Artinya wartawan yang bekerja di sebuah media, harus mendapat gaji yang layak dan tunjangan lainnya. Kalau tidak, maka lagu maju tak gentar, membela yang bayar akan terus berkumandang.

Menyikapi fenomena ini, Dewan Pers —lembaga negara yang salah satu tugasnya menjaga kemerdekaan pers— sedang mengodok aturan tentang syarat-syarat pendiriaan media, gaji wartawan, kualifikasi wartawan dan media-media yang layak mendapat iklan. Semoga aturan ini bisa memberikan secercah kebanggaan terhadap wartawan di waktu mendatang.

Selamat Hari Pers Nasional tahun 2011 ..semoga jangan sebagai ajang konkow-konkow, sudah rahasia umum sebagian besar wartawan yang pergi kesana meminta sumbangan ke mana-mana. Termasuk uang APBN dan APBD…..





Omong Besak….Bae

31 01 2011

Istilah kebohongan menjadi kata-kata yang popular saat ini. Bermula dari pernyataan bersama tokoh lintas agama yang menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan kebohongan publik.

Pernyataan tokoh lintas agama itu mendapat tangapan beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung ada pula yang menolaknya. Kelompok yang menolak umumnya para pendukung SBY khususnya dari partai demokrat. Mereka tidak senang dengan istilah kebohongan, tapi kalau kegagalan boleh jadi bisa diterima.

Terlepas apapun istilahnya; kebohongan publik, kegagalan atau tidak berhasil, pada Hhakekatnya negeri ini memang dibanjiri orang-orang yang pandai ngomong bae atau istilah Jambinya omong besak bae.

Penyakit omong besak sudah menjadi penyakit kronis bangsa Indonesia ini, mulai dari penguasa kelas teri hingga kelas kakap, rakyat kecil hingga pegangguran, aktivis hingga para pengamat, dari penguasa hingga yang ingin berkuasa.

Si omong besak ini hanya pandai mencari-cari kesalahan orang lain. Ibarat satu jari menunjuk ke orang lain, tiga jari menunjuk pada diri sendiri, tapi disembunyikan. Budaya ini kini subur di dunia politik yang ujung-ujungnya untuk berebut kekuasaan.

Sangat ironis bahwa budaya ini juga menjamur di organisasi kemasyarakatan dan profesi. Tipe orang omong besak ini juga bergentayangan. Ingin jadi pemimpin tapi tidak kuat modal dan dukungan, jadi pengurus tidak mampu bekerja, omong kiri dan kanan mencari kesalahan orang lain. Seperti syair lagu Iwan Fals…Pak Tua iIstirahatlah… Pak Tua sudahlah….