Sang Pelopor itu Akan Tetap Dikenang

19 05 2011

Drs. H. Abdullah Hich mengakhiri masa jabatannya tanggal 12 April 2011 lalu, setelah lebih sepuluh tahun menjabat Bupati Tanjung Jabung Timur. Banyak suka dan duka yang dirasakannya, tapi jiwa sebagai pamong yang kenyang dengan pengalaman, dia berhasil membuka keterisoliran daerah di Pantai Timur Jambi ini. Bahkan nama Tanjung Jabung Timur mencuat ke pentas nasional dengan menggelar Hari Harganas yang dihadiri langsung oleh Presiden SBY.

Saya kenal dengan Hich beberapa tahun lalu, perkenalan seorang wartawan dengan seorang pejabat melalui liputan. Beberapa liputan tentang Tanjung Jabung Timur saya ekpos di RCTI dengan Hich sebagai nara sumber. Perkenalan lebih dekat ketika anak pertama beliau kawin, tiba-tiba saya di datangi oleh Humas, “Bisa ndak, acara perkawinan itu tayang di RCTI,” ungkap Willy.

Saya berpikir tujuh keliling, masak acara kawin bisa masuk ke RCTI. Tapi saya ingat, pada waktu itu RCTI punya program budaya dan wisata yang ditayangkan setiap pagi minggu dengan durasi 15 menit hingga 30 menit. Lalu saya mengusulkan kepada Willy agar perkawinan itu dirancang dengan adat Melayu pesisir, agar liputannya masuk ke dalam budaya.

Semua skenario di siapkan mulai dari prosesi antaran, berbalas pantun, berinai hingga bersanding di pelaminan. Saya beruntung waktu itu punya kameramen handal, Asnawi yang jago mengambil gambar untuk liputan panjang. Wal hasil beberapa minggu kemudian berita perkawinan itu tayang selama 15 menit dalam program nuansa pagi akhir pekan di RCTI. Dalam sejarah saya meliput di Provinsi Jambi itulah satu-satunya perkawinan yang saya liput dan ditayangkan di RCTI.

Waktu terus berlalu, tiba-tiba ketika cucu pertama beliau lahir. Saya juga diundang untuk meliput acara gunting rabut atau kekah. Tampaknya keluarga beliau kepingin lagi acaranya tayang di RCTI. Juga skenorio budaya lebih ditonjolkan, prosesi kekah budaya Melayu Jambi Pesisir. Liputan itu tidak di RCTI saja yang ditayangkan, tapi juga di Kompas juga diberitakan hampir setengah halaman.

Dalam cerita di atas yang ingin saya katakan, Pak Hich ingin bahwa Tanjung Jabung Timur harus dikenal secara nasional dari sisi budaya dan adatnya. Beliau rela menyulap sebuah perkawinan yang konsep awalnya adat nasional menjadi sangat tradisi, tentunya banyak tetek bengek adat yang dilakukan. Tapi kedua acara adat perkawinan dan kekah sukses besar..

Beberapa kali diskusi dengan Pak Hich, jelas sekali konsep pembangunan yang beliau rancang, mengingat Tanjung Jabung Timur yang selama ini daerah terisolir harus dibuka infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, setelah itu pendidikan, kesehatan dan fasiltas umum listrik dan telepon.

Waktu itu tahun 2002 beliau sudah menggelar konsep pendidikan dan kesehatan gratis, belum satupun daerah lain yang mencanangkan. Walau secara nasional nama beliau kalah dengan Alek Nurdin yang terkenal sebagai pelopor pendidikan dan kesehatan gratis di Indonesia. Menurut saya tidak terkenalnya beliau karena kurangnya informasi yang mencuat di media-media nasional tentang program pendidikan dan kesehatan gratis itu.

Banyak saya bertemu dan berdiskusi dengan para pejabat, selalu memiliki konsep yang bagus. Tapi sebatas wacana, pelaksanaannya jauh pangang dari pada api. Namun Pak Hich betul-betul mengimplementasikan konsep secara nyata.

Misalnya masalah pendidikan, selama ini orang malas menjadi guru atau tenaga kesehatan di pelosok-pelosok Tanjung Jabung Timur. Masuk ke Tanjabtim hanya sebagai batu loncatan, setelah itu mengaju pindah. Begitu juga kalau ada pejabat yang pindah ke Tanjung Jabung dikonotasikan “sebagai buangan”

Mengakali itu, dengan konsisten Pak Hich menerapkan peraturan para guru dan tenaga kesehatan, tidak boleh pindah. Paksaan itu tidak saja dijalankan dengan konsisten juga diikuti program menghargai guru, salah satunya mereka disekolahkan ke Pulau Jawa dan diberi tunjangan khusus. Putra-putri Tanjabtim yang lulusan SLTA disekolahkan ke berbagai universitas secara gratis, agar mereka bertugas di kampung halaman sendiri.

Dalam perjalanan sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, sedikit banyak beliau juga diuntungkan dengan naiknya putra Tanjung Jabung Timur menjadi Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin. Beberapa program yang hingga kini masih kontroversial, misalnya pembangunan jembatan Muara Sabak sedikit banyak, hadirnya jembatan ini dapat dukungan dari Zulkifli Nurdin begitu juga program yang lainnnya. Akhir kata, sebuah pantaun untuk Pak Hich “Bila memandang ke muka laut, Nampaklah sampan mudik ke hulu. Bila terkenang mulut menyebut, Budi yang baik ingat selalu.” (Mursyid sonsang)





Syahrasaddin dan Efek Domino

17 05 2011

Ir. Syahrasaddin, M.Si dipastikan menduduki jabatan Sekretaris Daerah ( Sekda) Provinsi Jambi, sebuah jabatan tertinggi dari jenjang kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Jambi. Tugas Sekda sangat strategis membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi.

Banyak pihak berharap Syahrasaddin mampu mengemban tugas itu dengan baik, pasalnya beberapa tahun terakhir terdengar suara sumbang carut marut dalam tubuh birokrasi Pemda Jambi. Misalnya kasus penerimaan CPNS yang tidak ikut ujian ternyata lulus, serta bawahan melawan atasan.

Kasus bawahan melawan atasan ini tidak boleh ditolerir, apalagi sampai mengurung atasan di kamar kerjanya, dengan ancaman dan perkataan yang menyakitkan menghina embel-embel agama.

Proses hukum dan pencopotan harus berani dilakukan Sarasadin terhadap orang-orang ini. Track record orang-orang ini juga bermasalah di tempat kerja sebelumnya. Pembangkangan ini harus dihentikan, agar jangan menular kepada pegawai pegawai yang lain.

Dari informasi ada beberapa SKPD yang di dalamnya bergejolak, salah satunya ketidak puasan “orang orang lama” di SKPD tersebut terhadap pimpinan baru. Orang-orang ini takut permainan kongkalingkongnya akan dihabisi pimpinan baru atau jabatannya sebagai pejabat eselon III dan IV akan diganti dengan orang lain. Karena kinerjanya selama ini sangat jelek.

Orang-orang ini mengadakan perlawanan ada yang terang-terangan ada pula diam-diam dengan mengirim surat kaleng ke LSM dan pihak penegak hukum. Ada pula yang memprovokasi pegawai lain agar ikut-ikut melawan atasan baru. Tanpa malu-malu mencari cantolan ke sana kemari agar jabatan bisa bertahan.

Kalaulah kasus ini dibiarkan, akan terjadi efek domino. Pegawai pegawai yang tidak senang dengan pimpinannya, akan coba-coba melawan. Apalagi Sekda dan beberapa pejabat eselon II, eselon III dan IV banyak yang muda-muda. Sementara bawahannya lebih senior.“ Si Anu melawan atasannya tidak diapa-apakan, melawan juga ah..” Slogan ini yang akan mereka pakai.

Persoalan lain, beberapa pejabat eselon III dan IV dicopot dari jabatannya. Anak buahnya yang mengantikannya. Dari kepangkatan, pimpinan yang baru ini, pangkatnya lebih rendah. Masalahnya siapa yang akan menilai kinerjanya dan umumnya pejabat ini sudah malas bekerja, masuk kantor saja jarang. Kalaupun masuk kantor menjelek-jelekkan pimpinan yang baru.

Dalam kasus ini sebaiknya pejabat-pejabat tersebut diparkir di BKD. Kasus ini banyak terjadi di lingkungan Setda Provinsi Jambi. Persoalan ini, sangat mendesak dilakukan Sekda yang baru.

Berjalannya mesin birokrasi salah satu syaratnya para pimpinan baik kepala SKPD, pejabat eselon III dan IV serta para staff bekerja dalam suasana nyaman. Selamat Pak Syahrasaddin semoga terus mendapat bimbingan dari Allah (mursyid sonsang)





TKD Memicu “Eksodus” dan “Gali Lobang”

17 05 2011

Sudah hampir dua tahun Pemprov Jambi memberikan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) kepada seluruh pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jambi. Tujuan awal sangat mulia, agar para pegawai sunguh-sunguh dalam bekerja dan profesional.

Selama ini tidak jelas ukuran para pegawai yang mendapat TKD ini, semua secara sporadis. Hanya saja berdasarkan absensi pagi dan sore. Tapi cara itu tetap diakali, dengan memberi tip sedikit kepada petugas absen, yang tidak masuk kerja absennya lengkap. TKD yang diterima penuh tanpa pengurangan.

Persoalan lain memiju eksodus puluhan pegawai kabupaten/ kota menjadi pegawai Pemprov hanya mengejar TKD. Berbagai upaya mereka lakukan untuk bisa pindah, dari memberi uang kepada pejabat yang berwenang dibagian mutasi hingga dekingan dari pejabat tinggi di setda Provinsi.

Sudah menjadi rahasia umum dengan adanya TKD pendapatan pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jambi meningkat cukup signifikan. Kenyataannya bukan tambah bersemangat dalam bekerja, tapi tambah bersemangat “menambah kredit”. Karena jaminannya ada TKD tiap bulan, sedangkan gaji dan tunjangan utuh mereka terima. Istilah “gali lobang tutup lobang” tetap terjadi, malahan lebih dalam lagi lobang yang digali.

Masalah TKD ini sudah lama menjadi kerisauan sebagian kalangan pegawai dan pejabat di lingkungan Pemprov Jambi yang berpikiran maju. Tampaknya kerisauan itu ditangkap oleh Sekda Syahrasadin, atas perintah Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengeluarkan pernyataan akan mengevaluasi pemberian TKD tersebut.

Alasan Syahrasadin, kinerja itu secara teoritis harus memiliki reward and punishment. “Coba kita bayangkan, mereka yang tidak datang atau yang hanya bekerja satu jam mendapat TKD sama dengan orang yang bekerja 8 jam, ini kan tidak adil,” tegasnya.

Untuk ke depan, tambah Sekda akan dibuatkan instrumen evaluasi. “Evaluasi kembali. Jadi setiap orang tidak dapat flat (rata) setiap bulannya dan kita coba menyusun kriterianya dengan menggunakan skor-skor tertentu,” ungkapnya.

Langkah awal yang harus dilakukan dengan mengevaluasi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov, berapa jumlahnya ?. Soalnya, jumlah pegawai di lingkungan Pemprov sudah sangat gemuk. Selain penambahan tiap tahun melalui tes CPNS juga penambahan dari pegawai yang pindah dari kabupaten/kota.

Kalaulah nantinya, kinerja yang menjadi ukuran. Tentunya pimpinan dari eselon IV, III, II harus betul-betul orang yang berkualitas dan profesional. Karena mereka yang akan menilai bawahannya masing-masing. Ini memunculkan persoalan lain, mampukah Gubernur dan Sekda memilih orang-orang yang berkualitas dan profesional itu.

Rencana ini harus kita dukungan bersama mulai dari pegawai, pejabat dan kalangan DPRD serta para wartawan. Hakekatnya ingin menciptakan pegawai yang berkualitas dan profesional, muaranya akhirnya penambahan pendapatan pegawai harus seiring dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena uang yang dialokasikan untuk TKD itu dari hasil pajak masyarakat.(MURSYID SONSANG)





Adi Warsono : ALN Akan Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal

17 05 2011

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, kata-kata bijak itulah yang mendorong Adi Warsono bekerja keras untuk menyukseskan proyek HTI karet yang pertama di Provinsi Jambi ini dengan luas lahan 10.785 hektar di Kabupaten Sarolangun.

Keyakinan Adi itu cukup beralasan, untuk mengelola HTI karet dibawah bendera PT. Alam Lestari Nusantara yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan perkebunan milik negara yang terkemuka di Indonesia dengan investasi awal sekitar Rp 350 miliar serta memiliki tujuan dan konsep yang sangat jelas.

” Proyek HTI karet pernah dilaksanakan di Sulawesi dan Kalimantan, namun mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya masalah pendanaan dan konsep yang dilaksanakan,” jelas Adi yang dipercaya menjadi Direktur Utama PT. Alam Lestari Nusantara itu.

Konsep yang diterapkan ALN, pengelolaan HTI yang berbasiskan pola pembangunan perkebunan. Fokus utama adalah membangun kebun karet, kalau di lahan itu ada kayunya hanyalah sebagai bonus. Pihak konsorsium sudah mewanti-wanti, jangan kayu ditebang, karetnya tidak ditanam.

Untuk membuktikan itu, tambah Adi akhir bulan Juni mendatang, akan dilakukan penanaman karet perdana oleh Menteri Pertanian dan Menteri BUMN serta Gubernur Jambi. Seiring dengan itu akan ditanam sejuta karet di lahan seluas 1500 hektar.

” Semua persiapan sesuai dengan rencana, lahan sudah siap di tanami, perkantoan sedang dibangun, bibit karet siap untuk ditanam, mudahan berjalan sesuai dengan rencana.” paparnya. Walau kesibukan sangat padat lelaki ini masih meluangkan waktunya untuk berolahraga tenis dan bridge

Dengan jabatan sebagai Direktur Utama, kesuksesan program ini sangat tergantung dari kepiawaiannya mengelola perusahaan ini agar konsep HTI untuk perkebunan karet tetap terkawal hingga akhir. Rencana kerja jangka panjang hadirnya sebuah kebun karet dan pabrik karet yang mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar menjadi kenyataan.

” Rencananya kerja harus tepat waktu, kita targetkan tahun 2011 penanaman perdana dan tahun 2016 semua lahan sudah ditanam. Tahun 2017 sudah bisa panen dan pabrik karet harus kita bangun. Kita perkirakan ribuan tenaga kerja akan terserap mulai dari land clearing, penanaman, pemeliharaan serta penyadapan,” kata pria kelahiran, Lumajang 22 Februari 1959 ini.

Setelah karet berumur 25 tahun dan produksinya menurun, kayu-kayunya akan dimanfaatkan untuk industri perkayuan, seperti bahan baku plywood dan kebutuhan kayu lainnya. Kalau HTI lainnya, hanya kayunya yang bisa di manfaatkan. Yang tidak kalah pentingnya, tanaman karet sangat ramah lingkungan.

” HTI karet ini memiliki multiplayer effects nya sangat besar, dari sisi lingkungan hingga nilai ekonomisnya. Itulah yang membedakannya dengan HTI tanaman sengon, akasia dan lainnya,” jelas mantan Manejer PT. Wahana Tani Lestari ini.

Adi mengakui tantangan sangat banyak mewujudkan HTI karet ini, salah satunya masalah lahan dan pemanfaatan kayu. Mengatasi masalah tersebut perlunya keterbukaan dan komunikasi dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, adanya klaim warga yang memiliki lahan di lokasi, secara hukum warga sudah melanggar karena membuka lahan di tanah negara tanpa izin.

“Warga kita ajak duduk bersama, bahwa mereka membuka ladang kita akui, walau sebelum ALN mendapat izin di daerah itu. Jalan tengahnya, warga yang telah membuka lahan diberi ganti rugi berupa upah menebas dan ganti tanamannya. Hingga saat ini sekitar 90 hektar sudah diganti dengan uang sekitar Rp 1 hingga Rp 2 Juta/ hektarnya,” ujar suami Yuni Sarvita Sari ini.

Berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Repuplik Indoensia tanggal 24 Februari 2010, Sk.95/Menhut-II/2010 diberikan hak kepada ALN untuk mengelola selama 60 tahun lahan seluas 10.785 hektar bekas HPH Inhutani V. ” Kami memiliki izin lengkap, jadi tidak benar, ada suara-sauara yang mengatakan lahan kami tumpang tindih dengan lahan warga,” ungkapnya.

Dari luas 10.785 hektar itu, tidak semuanya untuk HTI karet, khusus yang berbatasan dengan hutan restorasi yang dikelola PT. Reki, kawasan hutan tersebut dijadikan hutan konservasi sebagai tempat perkembang biakan flora dan fauna, luasnya mencapai 1.079 hektar. Selain itu juga ada kawasan untuk tanaman kehidupan seluas 539 hektar, tanaman unggulan seluas 1079 hektar.

” Khusus untuk lahan kehidupan, akan diberikan kepada masyarakat sekitar untuk mengelola, terserah mereka apa yang mau ditanam. Tapi warga berharap juga dapat ditanam karet,” jelas bapak tiga anak ini.

Juga yang sering disorot segelintir orang tentang pemanfaatan kayu, tambah Adi, dari luas lahan sekitar 10 ribu hektar lebih itu, memang potensi kayu alam masih ada, walau lahan ini bekas lahan HPH Inhutani V. ” Kayu-kayu memang ada, tapi yang diameter 30 cm ke bawah yang banyak sedangkan diameter 50 cm ke atas sangat jarang,” ujarnya. Sebagian besar kayunya jenis campuran, kalau meranti sangat jarang.

Untuk memanfaatkan kayu-kayu ini, ALN mengantongi beberapa izin dari pemerintah, mulai dari menteri kehutanan, gubernur dan Pemda Sarolangun. Misalnya penebangan kayu dengan izin IUPHHK-HTI, izin TPK (Tempat Penumpukan Kayu), izin RKT (Rencana Kerja Tahunan) serta izin pemakaian jalan. ” Semua pihak boleh mengeceknya ke lapangan dan surat-surat izin yang kami miliki, jadi tidak benar kami melakukan penebangan liar,” terangnya.

Setelah hampir satu tahun beroperasi, semua persoalan yang muncul terutama masalah lahan dan pemanfaatan kayu, perlahan mulai sirna dan masyarakat berharap banyak, agar HTI ini bisa terwujud dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. ” Mudahan kami bisa menjadi karyawan PT. ALN, apalagi nantinya akan dibangun pabrik karet,” ujar Kardi, warga Desa Pamusiran. (Mursyid Sonsang)





Mewujudkan Jambi Menjadi Provinsi Informasi

16 05 2011

Kalau Provinsi Jambi ditunjuk menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2012 mendatang, daerah ini akan dinobatkan menjadi provinsi informasi. Wacana ini bukanlah tanpa ada alasan yang jelas dan terukur.

Menurut pandangan Ketua Umum PWI Pusat, Margiono wacana ini cukup beralasan dengan pertumbuhan media cetak dan elektronik yang sangat pesat dalam kurun 15 tahun terakhir ini, fasilitas internet yang sudah masuk ke tingkat kecamatan bahkan desa-desa, adanya perguruan tinggi dengan jurusan jurnalistik atau mata kuliah jurnalsitik, serta kesanggupna gubernur Jambi untuk membangun perpustakaan pers serta tugu pers.

Dijelaskan Margiono, pertumbuhan media cetak dan elektronik serta media on line yang begitu pesat kalau dibanding dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi yang hanya 3,08 jiwa. Saat ini jumlah Koran harian mencapai 20 penerbitan bahkan tiap kabupaten memiliki koran harian belum lagi koran mingguan lokal, televisi swasta lokal, radio swasta dan beberapa media on line. .

Selain kriteria kuantitas media, juga, tidak kalah pentingya jaringan internet yang sudah masuk ke berbagai pelosok kabupaten bahkan ke tingkat kecamatan di Provinsi Jambi. Hadirnya fasilitas ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dari media internet. Saat ini media internet salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan segala infromasi baik berita, pengetahuan tentang pertanian, perkebunan, pendidikan, agama dan informasi yang bermanfaat lainnya.

Faktor pendukung lainnya, kehadiran lembaga pendidikan yang memiliki basis ilmu komunikasi dan infromasi serta jurnalistik. Beberapa perguruan tinggi di Kota Jambi memiliki jurusan komunikasi yang salah satu program studinya tentang bidang studi jurnalistik. Penyediaan sumber daya manusia yang siap pakai di bidang informasi ini menjadi kendala utama di beberapa daerah.

Adanya jurusan komunikasi dan jurnalistik di perguruan tinggi di Kota Jambi akan sangat membantu menyiapkan sumber daya manusia di bedang komunikasi dan jurnalistik. Di beberapa daerah pemilik usaha media, mengeluh mencari SDM yang memiliki basis jurnalsitik.

Mengatasi masalah SDM ini, Kata Margiono, PWI Pusat merancang pendidikan jurnalistik singkat di beberapa daerah. Program yang dimulai sejak tahun 2010 ini sudah menyebar di beberapa daerah, seperti di Palembang, Kalimantan, Sulawesi serta di beberapa kota di Pulau Jawa. “ Jambi juga akan kita dirikan sekolah jurnalistik ini, agar dapat meningkat SDM wartawan di daerah ini,” jelasnya.

Tidak kalah pentingya, kesediaan Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus untuk mendirikan perpustakaan pers di Kota Jambi. Kalau cita-cita ini terwujud satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki perpustakaan pers. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, para wartawan jangan sampai ketinggalan. Mereka harus rajin membaca buku berbagai disiplin ilmu agar dalam menulis berita atau karangan khas bahkan buku sekalipun memiliki bobot yang sangat tinggi. Dapat dipertangug jawabkan secara teoritis maupun keilmiahanya. Masyarakat umum juga bisa mengetahui secara terang benderang tentang seluk beluk pers ini. Orang-orang pers tidak lagi sebuah profesi yang hidup di menara gading.

Tentang tugu pers, ide yang digelontorkan Gubernur Gubernur Jambi ini mendapat sambutan positif dari Ketua Umum PWI Pusat. Saat ini belum ada tugu pers di Indonesia. Kalau ini dibangun di Kota Jambi akan menjadi ciri khusus daerah ini yang memiliki tugu pers. Seperti Jakarta dikenal dengan tugu monasnya, Surabaya dikenal dengan Tugu Pahlawannya, Pontianak dengan Tugu Khatulistiwa dll
Monumen sebagai bangunan peringatan ialah bangunan-bangunan baru yang dibuat untuk memperingati suatu peristiwa sejarah. Bangunan tersebut bisa berupa tugu, batu berukuran besar, tembok, atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi, pengertian dasar monumen harus dikaitkan dengan nilai kesejarahannya.
Nilai sejarah disini, bahwa hari pers nasional pernah digelar di Provinsi Jambi yang akan tetap dikenang dalam sejarah pers Indonesia berabad-abad yang akan datang. (Mursyid Sonsang, Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi)





Dosa-dosa Mal Jamtos, Mampukah Bambang Menghentikannya ?

8 08 2010

Mal adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan jalan yang teratur sehingga berada diantara antar toko-toko kecil yang saling berhadapan. Karena bentuk arsitektur bangunannya yang melebar (luas), umumnya sebuah mal memiliki beberapa lantai.
Begitulah pengertian mal menurut Wikipedia, tapi pengertian orang awam tentang mal beragam, ada yang bilang mal itu bagus, di dalamnya dingin, tempat belanja orang-orang kaya, harganya mahal-mahal barang bermerek, tempat cuci mata (banyak pengunjungnya rambut merah, sepatu hak tinggi, sambil jinjing tas merek luar), tangganya jalan sendiri (lif atau eksavator). Bahkan penulisannya-pun beragam ada yang mal ada pula mall,
Melihat definisi itu di Kota Jambi yang hanya berpenduduk 400 ratus ribu lebih, memiliki banyak mal yang bertebaran di berbagai sudut kota. Saking ketagihan Walikotanya, (Arifian Manaf) pemberian izin mal sampai memakan badan sungai hingga menimbun daerah resapan air. Akibatnya ketika hujan lebat, masyarakat yang bermukim di sekeliling mal kebanjiran. Contoh teranyar banjirnya pemukiman di sekeliling mal Jamtos, Simpang Tiga Sipin beberapa hari lalu.
Kehadiran Mal Jamtos ini, sudah meyengsarakan masyarakat. Menurut masyarakat sekitar Simpang Tiga Sipin, mal ini belum beroperasi sudah meyengsarakan rakyat, apalagi setelah beroperasi, memaju masyarakat untuk konsumtif.
Fakta-fakta yang mengindikasikan kehadiran mal ini menyengsarakan masyarakat, pertama saat pembangunan beberapa pekerja tewas karena lemahnya pengamanan keselamatan kerja. Depnaker tutup mata dalam pengawasan tenaga kerja di mal tersebut.
Kedua macetnya Jalan di Simpang Mayang, sebelum kehadirannya sudah macet juga, apalagi setelah beroperasi. Kondisi ini diperparah seringnya tidak berfungsi lampu pengatur lalu lintas di Simpang tersebut serta tidak tersedianya jalan khusus ke mal tersebut.
Ketiga, dilanda banjirnya pemukiman masyarakat di sekitar bangunan mal. Seumur-umur, kata waraga sekitar, belum pernah banjir di daerah tersebut, walaupun hujan lebat sekalipun. Hal ini disebabkan, ditimbunnya daerah rendah yang selama ini untuk tempat resapan air serta tidak dibangun saluran air yang memadai.
Ke-empat, para pedagang tradisional di Pasar Keluarga dan yang berjualan di ruko-ruko di sekitar Simpang Tiga Sipin akan menurun pengunjungnya. Apalagi kalau di Jamtos juga dijual segala kebutuhan sembako dan alat-alat rumah tangga.
Ke-lima, diduga melanggar UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali wartawan mau konfirmasi tidak bisa, bahkan wartawan masuk lokasi Jamtos dilarang. Seharusnya sang pemilik menjelaskan kepada publik tentang kehadiran Jamtos. Begitu juga pihak kepolisian yang mengusut kasus kecelakaan kerja ini, tidak transparan dengan wartawan.
Banyaknya persoalan yang menyengsarakan masyarakat ini, terutama masalah Amdal lingkungan, Amdal lalu lintas dan Amdal sosialnya, wajar saja Walikota Jambi Bambang Prihantono menganjam tidak akan memberi izin operasi, sebelum Amdalnya tidak dibereskan.
““Saya tidak akan meresmikan operasionalnya bila pihak Jambi Tower Square (Jamtos) tidak memenuhi aturan yang diminta Pemkot,” ujarnya.
Pemberian izin-izin Mal sepuluh tahun terakhir, tidak terlepas dari peran Mantan Walikota Jambi, Arifin Manaf, bahkan Arifin disebut-sebut “bapaknya” Mal Kota Jambi. Setidaknya ada beberapa mal yang izinnya keluar zaman Arifin Manaf berkuasa, seperti Jamtos, Trona, Abadi, Meranti, WTC dan lain sebagainya. (Mursyid Sonsang)





Zulkifli Kurang Simpati, Sesama PWI Tidak Sehati

2 08 2010

Sepuluh tahun H. Zulkifli Nurdin memimpin Provinsi Jambi, telah banyak yang diperbuat dan dirasakan oleh masyarakat Jambi. Namun bagi kalangan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Provinsi Jambi, tersisa beberapa cerita miris.

Selama Zulkifli Nurdin menjadi Gubernur, dana rutin untuk biaya kantor PWI yang beralamat di Jl. Jakarta Ujung, Kota Baru tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi, jauh berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dimana Gubernur Jambi kala itu sangat peduli dengan PWI. Organisasi wartawan ini memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui pos organisasi profesi.

Dalam beberapa pertemuan antara pengurus PWI dengan Zulkifli Nurdin, permohonan agar PWI memperoleh anggaran di APBD dimunculkan namun gagal total dengan alasan yang kurang jelas. Keadaan ini sungguh amat berbeda dengan organisasi PWI di provinsi lain seperti Riau, Sumbar, Sumut, Sumsel yang mendapat anggaran dari APBD-nya masing-masing.

Bahkan tanah yang diberikan Gubernur Jambi H. Abdurahman Sayoeti tahun 1994 untuk perumahan anggota PWI, di masa Zulkifli berkuasa ditarik kembali. Melalui surat yang ditanda tangani oleh Chalik Saleh, No 593/ 3442/ BP tanggal 14 Agustus tahun 2004 lalu disebutkan bahwa alasan penarikan tanah tersebut karena tidak dimanfaatkan oleh PWI selama sebelas tahun.

Sebenarnya, masalah tanah telah dicoba untuk digarap pada era Daniel Sijan (Ketua PWI Cabang Jambi tahun 1996-2000) dengan membuat surat keputusan tentang siapa-siapa yang akan menerima tanah tersebut, serta mengumpulkan dana kontribusi untuk meratakan tanah. Namun upaya itu gagal. Begitu juga zaman H. Syamsudin Noor (Ketua PWI Cabang Jambi periode 2000-2008), upaya untuk memanfaatkan tanah itu pun belum berhasil.

Pengurus PWI periode 2008–2012 juga berupaya mengurus tanah ini, secercah harapan pun muncul. Pertengahan tahun 2009 lalu saya menemui Asisten III, Fauzi Anshori dan Taufik (Bagian Perlengkapan). Dalam pembicaraan tersebut dimunculkan solusi agar PWI membagi tanah itu kepada masing-masing wartawan yang berhak mendapatkannya. Lalu masing-masing membuat surat permohonan kepada gubernur.

Ketika masalah tanah dibawa dalam rapat pengurus PWI, tidak ada kata sepakat. Ada yang berpendapat, tanah tersebut dibagi ke wartawan sesuai dengan SK yang diterbitkan Daniel Sijan. Yang lain berpendapat, tidak usah mengajukan permohonan. Sebagian lainnya dengan sinis berpendapat, tidak usah diurus saja alias biar saja tanah tersebut diambil Pemprov kembali.

Padahal kalaulah anggota PWI sepakat, mengikuti saran pejabat Pemprov waktu itu, tinggal mengikuti proses berikutnya, yakni Pemprov mengajukan pelepasan hak ke DPRD dengan ganti rugi. DPRD (mungkin) akan menyetujuinya.

Kini harapan ada di tangan Gubernur Jambi yang baru H. Hasan Basri Agus. Pada pertemuan media gathering di Hotel Tepian Ratu, bulan Ramadhan tahun 2009 lalu, beliau berjanji akan membantu PWI.

Zulkifli Nurdin adalah sosok yang memiliki perhatian besar kepada media. Bahkan Zulkifli dinilai sangat “tipis telinga”, dia dengan cepat menanggapi informasi miring apapun yang ditulis media.

Respon seperti itu patut dipuji. Media sebagai kontrol sosial berfungsi dengan baik. Persoalan di akar rumput bisa sampai kepada gubernur seketika. Laporan ABS dari bawahan dapat diminimalisir.

Di sisi lain, cepat tanggapnya Zulkifli Nurdin menyikapi pemberitaan dimanfaatkan oleh segelintir media untuk mencari keuntungan yang sangat besar. Dengan pola beritakan dulu yang miring, lalu pancing gubernur untuk mengcounter berita tersebut. Counter tersebut bukan gratis, tapi melalui pemesanan advetorial/ pariwara yang bernilai jutaan rupiah sekali terbit.

Kondisi ini ibarat penyakit yang manahun, terjadi tidak hanya satu kali. Pertengahan tahun 2009 Zulkifli Nurdin memerintahkan Humas, SKPD, dan beberapa Pemda Kabupaten agar menghentikan langanan sebuah media tertentu. Pada jumpa pers dengan wartawan di rumah PAN, Zulkifli menuding media mencari uang dengan menghalalkan segala cara.

Secara kuantitas selama 10 tahun terakhir pertumbuhan media cukup pesat di Jambi, bahkan paling hebat di bandingkan daerah lain di Sumatera. Hingga saat ini tercatat belasan koran harian (milik satu groups) dan beberapa koran mingguan serta belasan radio dan dua telivisi local.

Dari sisi kuantitas, zaman Zulkifli Nurdin adalah zaman keemasan bagi media. Tapi secara kualitas, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik masih harus ditingkatkan. Begitu juga dari sisi pendapatan media, masih mengandalkan kue iklan dari pemda provinsi/ kabupaten.

Akan dipertanyakan sepanjang waktu bagaimana sebuah media mampu menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap Pemprov, bila media ternyata hidup dari jatah iklan/ advetorial yang sangat besar. Sebagai seorang jurnalis, kita mestinya lebih peka, apakah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar telah ditunaikan? Ataukah masyarakat hanya disuguhi berita yang telah dikebiri demi sepotong kue iklan/advetorial yang lezat menggiurkan? Jangan-jangan kita wartawan sedang menyenandungkan slogan, “maju tak gentar, membela yang bayar !“ (Mursyid Sonsang/Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi)