Inyiak Rosihan….Wartawan Sejati itu Telah Pergi

17 05 2011

Saya termasuk beruntung, salah seorang yang mendapatkan draf buku karangan almarhum Inyiak Rosihan Anwar tentang sepak terjang tokoh perjuangan Sutan Syahrir — salah tokoh sosialis yang saya kagumi, bayangkan dalam usia 36 tahun sudah menjadi Perdana Menteri–.

Buku yang diberi judul Sutan Syahrir : Pahlawan Nasional Dalam Suka Dan duka 1909 – 1966 dikirim ke rumah saya oleh Bapak Sabam Siagian, –wartawan senior mantan Dubes RI di Australia– yang diminta tolong oleh almarhum. Pertemuan dengan beliau saat acara TOT di Cisarua Bogor dua tahun silam.

Rampungnya buku tentang Sutan Syahrir tersebut, salah satu bukti bahwa beliau adalah seorang sejarawan. Beberapa buku sejarah yang beliau tulis di antaranya, Kisah-kisah Zaman Revolusi (1975),Soebadio Sastrosatomo Pengembang Misi Politik (1992) serta banyak buku lainnya.

Saat usia senja, Inyak Rosihan terus menulis, kabarnya beliau sudah merampungkan buku kisah cintanya dengan almarhumah istrinya, Siti Zuraida binti Moh Sanawi. Siti Zuraida meninggal pada September 2010. Inilah contoh teladan yang ditinggalkan putra kelahiran Kubang Nan Dua, Sumatera Barat, 10 Mei 1922 itu, menulis..menulis…menulis. Topiknya apa saja, dari sejarah, film, agama, dan lain sebagainya.

Walau beberapa kesempatan beliau juga sering beriba hati, ketika tulisan yang dikirim tidak dimuat oleh media. Ketika acara HPN di Bandung, beliau menyindir para pemilik media besar yang tidak memuat tulisannya. Sambil menjelaskan bahwa beliau sangat berharap tulisan dimuat dan dapat honornya.

Selain menulis memberi kepuasan juga berharap dapat uang menopang hari tuanya. Karena beliau, hingga akhir hayat tetaplah idealis sebagai wartawan, tidak tergoda menjadi pengusaha. Padahal untuk jadi pengusaha mungkin peluang cukup besar dengan pergaulan yang sangat luas dengan para petinggi repuplik ini.

Setiap acara PWI Inyiak Rosihan selalu datang, bahkan sering datang tertatih-tatih pakai tongkat. Sayang pada saat Hari Pers Nasional di Kupang bulan Februari 2011 lalu beliau tidak datang, mungkin alasan kesehatan. Kehadiran beliau di acara-acara PWI, memberikan semangat bagi kami yang muda-muda tentang banyak hal dari kemampuan bahasa, rajin menulis, kecintaan terhadap organisasi PWI dan ketabahan menjalani tugas sebagai wartawan.

Keunggulan beliau, setiap acara selalu memiliki buku catatan kecil atau notes, peristiwa atau statemen yang menarik selalu beliau catat. Beberapa bulan kemudian tulisan itu muncul di surat kabar. Keanehan beliau juga ada, beliau mengaku tidak pandai mengunakan komputer, kalau beliau menulis pakai mesin tik. Coba bayangkan dengan kita saat ini ?

Wajar kiranya, almarhum mendapat beragam sebutan di antaranya wartawan pejuang, wartawan seumur hidup, wartawan sejati, wartawan lima zaman, wartawan hingga akhir hayat, wartawan yang budayawan/ sejarawan/ aktor dan lain sebagainya.

Atas dedikasi dan jasanya itu, gelar kehormatan diterima dari pemerintah Indonesia dan luar negeri di antaranya Bintang Mahaputera Utama III ( 1973 ), Bintang ( The Order of the Knights) Rizal, Philipina ( 1977 ), Piagam Penghargaan Pena Emas PWI Pusat ( 1979 ), Third ASEAN Awards in Communication ( 1993 ), Bintang Aljazair ( 2005 ) dan lain sebagainya.

Karir jurnalistiknya dimulai dari umur 20 tahun zaman penjajahan Belanda dan Jepang lalu berbagai jabatan dipegangnya, seperti :

1. Pemimpin Redaksi Surat kabar “Pedoman” (1948-1961 dan 1968-1974)
2. Pengajar dan Penatar (tahun 1970-an) jurnalistik
3. Wartawan Freelance / kolomnis berbagai penerbitan dalam negeri
4. Wartawan Surat kabar “Asia Raya” ( 1943 – 1945 )
5. Wartawan Surat kabar “Merdeka” ( 1945 – 1946 )
6. Pendiri /Pemimpin Majalah Mingguan “Siasat” ( 1947 – 1957 )
7. Koresponden / kolumnis beberapa penerbitan luar negeri sejak ( 1966 )
8. Pemimpin Redaksi majalah bulanan, penerbitan DFN “Citra Film” ( 1981 – 1982 )

Perjalanan organisasi:

1. Pemain dan Ketua Perkumpulan Sandiwara (berdiri hingga tahun 1947)
2. Anggota Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)
3. Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)
4. Pendiri “Maya” Bersama Usmar Ismail ( 1944 )
5. Pemain Film ” Darah dan Doa” Produksi Perfini ( 1950 )
6. Pemain Film ” Lagi-lagi Krisis” Produksi Perfini ( 1955 )
7. Ketua Umum PWI Pusat ( 1970 – 1973 )
8. Pemain Film ” Karmila” Produksi Perfini ( 1975 )
9. Kepala Bagian Publikasi Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) ( 1976 – 1998 )
10. Anggota Dewan Juri Film Cerita FFI ( 1976 – 1979 )
11. Ketua Dewan Juri Festival Film Indonesia (FFI) ( 1976 – 1991 )
12. Anggota Dewan Film Nasional ( 1978 – 1995 )
13. Wakil Ketua Kelompok kerja tetap promosi dan pemasaran Film di luar negri ( 1981 – 1983 )
14. Ketua Dewan Kehormatan PWI ( 1983 – 1988 )
15. Pemain Film” Tjoet Nya Din ( 1985 )
16. Wakil Ketua Badan Pertimbangan Perfiliman Nasional ( 1995 – 1998 )

Kami pangil Inyiak, sebuah sebutan di Sumatera Barat untuk gelar bagi seseorang yang memiliki pengetahuan yang sangat hebat di bidangnya. Inyiak Rosihan hebat di bidang wartawan, sejarawan, budayawan, organisasi dan perjuangannya. Selamat Jalan Inyiak Rosihan…Moga Allah Menempatkan di Surga** (MURSYID SONSANG)

Iklan




Syahrasaddin dan Efek Domino

17 05 2011

Ir. Syahrasaddin, M.Si dipastikan menduduki jabatan Sekretaris Daerah ( Sekda) Provinsi Jambi, sebuah jabatan tertinggi dari jenjang kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Jambi. Tugas Sekda sangat strategis membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi.

Banyak pihak berharap Syahrasaddin mampu mengemban tugas itu dengan baik, pasalnya beberapa tahun terakhir terdengar suara sumbang carut marut dalam tubuh birokrasi Pemda Jambi. Misalnya kasus penerimaan CPNS yang tidak ikut ujian ternyata lulus, serta bawahan melawan atasan.

Kasus bawahan melawan atasan ini tidak boleh ditolerir, apalagi sampai mengurung atasan di kamar kerjanya, dengan ancaman dan perkataan yang menyakitkan menghina embel-embel agama.

Proses hukum dan pencopotan harus berani dilakukan Sarasadin terhadap orang-orang ini. Track record orang-orang ini juga bermasalah di tempat kerja sebelumnya. Pembangkangan ini harus dihentikan, agar jangan menular kepada pegawai pegawai yang lain.

Dari informasi ada beberapa SKPD yang di dalamnya bergejolak, salah satunya ketidak puasan “orang orang lama” di SKPD tersebut terhadap pimpinan baru. Orang-orang ini takut permainan kongkalingkongnya akan dihabisi pimpinan baru atau jabatannya sebagai pejabat eselon III dan IV akan diganti dengan orang lain. Karena kinerjanya selama ini sangat jelek.

Orang-orang ini mengadakan perlawanan ada yang terang-terangan ada pula diam-diam dengan mengirim surat kaleng ke LSM dan pihak penegak hukum. Ada pula yang memprovokasi pegawai lain agar ikut-ikut melawan atasan baru. Tanpa malu-malu mencari cantolan ke sana kemari agar jabatan bisa bertahan.

Kalaulah kasus ini dibiarkan, akan terjadi efek domino. Pegawai pegawai yang tidak senang dengan pimpinannya, akan coba-coba melawan. Apalagi Sekda dan beberapa pejabat eselon II, eselon III dan IV banyak yang muda-muda. Sementara bawahannya lebih senior.“ Si Anu melawan atasannya tidak diapa-apakan, melawan juga ah..” Slogan ini yang akan mereka pakai.

Persoalan lain, beberapa pejabat eselon III dan IV dicopot dari jabatannya. Anak buahnya yang mengantikannya. Dari kepangkatan, pimpinan yang baru ini, pangkatnya lebih rendah. Masalahnya siapa yang akan menilai kinerjanya dan umumnya pejabat ini sudah malas bekerja, masuk kantor saja jarang. Kalaupun masuk kantor menjelek-jelekkan pimpinan yang baru.

Dalam kasus ini sebaiknya pejabat-pejabat tersebut diparkir di BKD. Kasus ini banyak terjadi di lingkungan Setda Provinsi Jambi. Persoalan ini, sangat mendesak dilakukan Sekda yang baru.

Berjalannya mesin birokrasi salah satu syaratnya para pimpinan baik kepala SKPD, pejabat eselon III dan IV serta para staff bekerja dalam suasana nyaman. Selamat Pak Syahrasaddin semoga terus mendapat bimbingan dari Allah (mursyid sonsang)





TKD Memicu “Eksodus” dan “Gali Lobang”

17 05 2011

Sudah hampir dua tahun Pemprov Jambi memberikan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) kepada seluruh pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jambi. Tujuan awal sangat mulia, agar para pegawai sunguh-sunguh dalam bekerja dan profesional.

Selama ini tidak jelas ukuran para pegawai yang mendapat TKD ini, semua secara sporadis. Hanya saja berdasarkan absensi pagi dan sore. Tapi cara itu tetap diakali, dengan memberi tip sedikit kepada petugas absen, yang tidak masuk kerja absennya lengkap. TKD yang diterima penuh tanpa pengurangan.

Persoalan lain memiju eksodus puluhan pegawai kabupaten/ kota menjadi pegawai Pemprov hanya mengejar TKD. Berbagai upaya mereka lakukan untuk bisa pindah, dari memberi uang kepada pejabat yang berwenang dibagian mutasi hingga dekingan dari pejabat tinggi di setda Provinsi.

Sudah menjadi rahasia umum dengan adanya TKD pendapatan pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jambi meningkat cukup signifikan. Kenyataannya bukan tambah bersemangat dalam bekerja, tapi tambah bersemangat “menambah kredit”. Karena jaminannya ada TKD tiap bulan, sedangkan gaji dan tunjangan utuh mereka terima. Istilah “gali lobang tutup lobang” tetap terjadi, malahan lebih dalam lagi lobang yang digali.

Masalah TKD ini sudah lama menjadi kerisauan sebagian kalangan pegawai dan pejabat di lingkungan Pemprov Jambi yang berpikiran maju. Tampaknya kerisauan itu ditangkap oleh Sekda Syahrasadin, atas perintah Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengeluarkan pernyataan akan mengevaluasi pemberian TKD tersebut.

Alasan Syahrasadin, kinerja itu secara teoritis harus memiliki reward and punishment. “Coba kita bayangkan, mereka yang tidak datang atau yang hanya bekerja satu jam mendapat TKD sama dengan orang yang bekerja 8 jam, ini kan tidak adil,” tegasnya.

Untuk ke depan, tambah Sekda akan dibuatkan instrumen evaluasi. “Evaluasi kembali. Jadi setiap orang tidak dapat flat (rata) setiap bulannya dan kita coba menyusun kriterianya dengan menggunakan skor-skor tertentu,” ungkapnya.

Langkah awal yang harus dilakukan dengan mengevaluasi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov, berapa jumlahnya ?. Soalnya, jumlah pegawai di lingkungan Pemprov sudah sangat gemuk. Selain penambahan tiap tahun melalui tes CPNS juga penambahan dari pegawai yang pindah dari kabupaten/kota.

Kalaulah nantinya, kinerja yang menjadi ukuran. Tentunya pimpinan dari eselon IV, III, II harus betul-betul orang yang berkualitas dan profesional. Karena mereka yang akan menilai bawahannya masing-masing. Ini memunculkan persoalan lain, mampukah Gubernur dan Sekda memilih orang-orang yang berkualitas dan profesional itu.

Rencana ini harus kita dukungan bersama mulai dari pegawai, pejabat dan kalangan DPRD serta para wartawan. Hakekatnya ingin menciptakan pegawai yang berkualitas dan profesional, muaranya akhirnya penambahan pendapatan pegawai harus seiring dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena uang yang dialokasikan untuk TKD itu dari hasil pajak masyarakat.(MURSYID SONSANG)





Adi Warsono : ALN Akan Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal

17 05 2011

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, kata-kata bijak itulah yang mendorong Adi Warsono bekerja keras untuk menyukseskan proyek HTI karet yang pertama di Provinsi Jambi ini dengan luas lahan 10.785 hektar di Kabupaten Sarolangun.

Keyakinan Adi itu cukup beralasan, untuk mengelola HTI karet dibawah bendera PT. Alam Lestari Nusantara yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan perkebunan milik negara yang terkemuka di Indonesia dengan investasi awal sekitar Rp 350 miliar serta memiliki tujuan dan konsep yang sangat jelas.

” Proyek HTI karet pernah dilaksanakan di Sulawesi dan Kalimantan, namun mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya masalah pendanaan dan konsep yang dilaksanakan,” jelas Adi yang dipercaya menjadi Direktur Utama PT. Alam Lestari Nusantara itu.

Konsep yang diterapkan ALN, pengelolaan HTI yang berbasiskan pola pembangunan perkebunan. Fokus utama adalah membangun kebun karet, kalau di lahan itu ada kayunya hanyalah sebagai bonus. Pihak konsorsium sudah mewanti-wanti, jangan kayu ditebang, karetnya tidak ditanam.

Untuk membuktikan itu, tambah Adi akhir bulan Juni mendatang, akan dilakukan penanaman karet perdana oleh Menteri Pertanian dan Menteri BUMN serta Gubernur Jambi. Seiring dengan itu akan ditanam sejuta karet di lahan seluas 1500 hektar.

” Semua persiapan sesuai dengan rencana, lahan sudah siap di tanami, perkantoan sedang dibangun, bibit karet siap untuk ditanam, mudahan berjalan sesuai dengan rencana.” paparnya. Walau kesibukan sangat padat lelaki ini masih meluangkan waktunya untuk berolahraga tenis dan bridge

Dengan jabatan sebagai Direktur Utama, kesuksesan program ini sangat tergantung dari kepiawaiannya mengelola perusahaan ini agar konsep HTI untuk perkebunan karet tetap terkawal hingga akhir. Rencana kerja jangka panjang hadirnya sebuah kebun karet dan pabrik karet yang mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar menjadi kenyataan.

” Rencananya kerja harus tepat waktu, kita targetkan tahun 2011 penanaman perdana dan tahun 2016 semua lahan sudah ditanam. Tahun 2017 sudah bisa panen dan pabrik karet harus kita bangun. Kita perkirakan ribuan tenaga kerja akan terserap mulai dari land clearing, penanaman, pemeliharaan serta penyadapan,” kata pria kelahiran, Lumajang 22 Februari 1959 ini.

Setelah karet berumur 25 tahun dan produksinya menurun, kayu-kayunya akan dimanfaatkan untuk industri perkayuan, seperti bahan baku plywood dan kebutuhan kayu lainnya. Kalau HTI lainnya, hanya kayunya yang bisa di manfaatkan. Yang tidak kalah pentingnya, tanaman karet sangat ramah lingkungan.

” HTI karet ini memiliki multiplayer effects nya sangat besar, dari sisi lingkungan hingga nilai ekonomisnya. Itulah yang membedakannya dengan HTI tanaman sengon, akasia dan lainnya,” jelas mantan Manejer PT. Wahana Tani Lestari ini.

Adi mengakui tantangan sangat banyak mewujudkan HTI karet ini, salah satunya masalah lahan dan pemanfaatan kayu. Mengatasi masalah tersebut perlunya keterbukaan dan komunikasi dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, adanya klaim warga yang memiliki lahan di lokasi, secara hukum warga sudah melanggar karena membuka lahan di tanah negara tanpa izin.

“Warga kita ajak duduk bersama, bahwa mereka membuka ladang kita akui, walau sebelum ALN mendapat izin di daerah itu. Jalan tengahnya, warga yang telah membuka lahan diberi ganti rugi berupa upah menebas dan ganti tanamannya. Hingga saat ini sekitar 90 hektar sudah diganti dengan uang sekitar Rp 1 hingga Rp 2 Juta/ hektarnya,” ujar suami Yuni Sarvita Sari ini.

Berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Repuplik Indoensia tanggal 24 Februari 2010, Sk.95/Menhut-II/2010 diberikan hak kepada ALN untuk mengelola selama 60 tahun lahan seluas 10.785 hektar bekas HPH Inhutani V. ” Kami memiliki izin lengkap, jadi tidak benar, ada suara-sauara yang mengatakan lahan kami tumpang tindih dengan lahan warga,” ungkapnya.

Dari luas 10.785 hektar itu, tidak semuanya untuk HTI karet, khusus yang berbatasan dengan hutan restorasi yang dikelola PT. Reki, kawasan hutan tersebut dijadikan hutan konservasi sebagai tempat perkembang biakan flora dan fauna, luasnya mencapai 1.079 hektar. Selain itu juga ada kawasan untuk tanaman kehidupan seluas 539 hektar, tanaman unggulan seluas 1079 hektar.

” Khusus untuk lahan kehidupan, akan diberikan kepada masyarakat sekitar untuk mengelola, terserah mereka apa yang mau ditanam. Tapi warga berharap juga dapat ditanam karet,” jelas bapak tiga anak ini.

Juga yang sering disorot segelintir orang tentang pemanfaatan kayu, tambah Adi, dari luas lahan sekitar 10 ribu hektar lebih itu, memang potensi kayu alam masih ada, walau lahan ini bekas lahan HPH Inhutani V. ” Kayu-kayu memang ada, tapi yang diameter 30 cm ke bawah yang banyak sedangkan diameter 50 cm ke atas sangat jarang,” ujarnya. Sebagian besar kayunya jenis campuran, kalau meranti sangat jarang.

Untuk memanfaatkan kayu-kayu ini, ALN mengantongi beberapa izin dari pemerintah, mulai dari menteri kehutanan, gubernur dan Pemda Sarolangun. Misalnya penebangan kayu dengan izin IUPHHK-HTI, izin TPK (Tempat Penumpukan Kayu), izin RKT (Rencana Kerja Tahunan) serta izin pemakaian jalan. ” Semua pihak boleh mengeceknya ke lapangan dan surat-surat izin yang kami miliki, jadi tidak benar kami melakukan penebangan liar,” terangnya.

Setelah hampir satu tahun beroperasi, semua persoalan yang muncul terutama masalah lahan dan pemanfaatan kayu, perlahan mulai sirna dan masyarakat berharap banyak, agar HTI ini bisa terwujud dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. ” Mudahan kami bisa menjadi karyawan PT. ALN, apalagi nantinya akan dibangun pabrik karet,” ujar Kardi, warga Desa Pamusiran. (Mursyid Sonsang)





Mewujudkan Jambi Menjadi Provinsi Informasi

16 05 2011

Kalau Provinsi Jambi ditunjuk menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2012 mendatang, daerah ini akan dinobatkan menjadi provinsi informasi. Wacana ini bukanlah tanpa ada alasan yang jelas dan terukur.

Menurut pandangan Ketua Umum PWI Pusat, Margiono wacana ini cukup beralasan dengan pertumbuhan media cetak dan elektronik yang sangat pesat dalam kurun 15 tahun terakhir ini, fasilitas internet yang sudah masuk ke tingkat kecamatan bahkan desa-desa, adanya perguruan tinggi dengan jurusan jurnalistik atau mata kuliah jurnalsitik, serta kesanggupna gubernur Jambi untuk membangun perpustakaan pers serta tugu pers.

Dijelaskan Margiono, pertumbuhan media cetak dan elektronik serta media on line yang begitu pesat kalau dibanding dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi yang hanya 3,08 jiwa. Saat ini jumlah Koran harian mencapai 20 penerbitan bahkan tiap kabupaten memiliki koran harian belum lagi koran mingguan lokal, televisi swasta lokal, radio swasta dan beberapa media on line. .

Selain kriteria kuantitas media, juga, tidak kalah pentingya jaringan internet yang sudah masuk ke berbagai pelosok kabupaten bahkan ke tingkat kecamatan di Provinsi Jambi. Hadirnya fasilitas ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dari media internet. Saat ini media internet salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan segala infromasi baik berita, pengetahuan tentang pertanian, perkebunan, pendidikan, agama dan informasi yang bermanfaat lainnya.

Faktor pendukung lainnya, kehadiran lembaga pendidikan yang memiliki basis ilmu komunikasi dan infromasi serta jurnalistik. Beberapa perguruan tinggi di Kota Jambi memiliki jurusan komunikasi yang salah satu program studinya tentang bidang studi jurnalistik. Penyediaan sumber daya manusia yang siap pakai di bidang informasi ini menjadi kendala utama di beberapa daerah.

Adanya jurusan komunikasi dan jurnalistik di perguruan tinggi di Kota Jambi akan sangat membantu menyiapkan sumber daya manusia di bedang komunikasi dan jurnalistik. Di beberapa daerah pemilik usaha media, mengeluh mencari SDM yang memiliki basis jurnalsitik.

Mengatasi masalah SDM ini, Kata Margiono, PWI Pusat merancang pendidikan jurnalistik singkat di beberapa daerah. Program yang dimulai sejak tahun 2010 ini sudah menyebar di beberapa daerah, seperti di Palembang, Kalimantan, Sulawesi serta di beberapa kota di Pulau Jawa. “ Jambi juga akan kita dirikan sekolah jurnalistik ini, agar dapat meningkat SDM wartawan di daerah ini,” jelasnya.

Tidak kalah pentingya, kesediaan Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus untuk mendirikan perpustakaan pers di Kota Jambi. Kalau cita-cita ini terwujud satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki perpustakaan pers. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, para wartawan jangan sampai ketinggalan. Mereka harus rajin membaca buku berbagai disiplin ilmu agar dalam menulis berita atau karangan khas bahkan buku sekalipun memiliki bobot yang sangat tinggi. Dapat dipertangug jawabkan secara teoritis maupun keilmiahanya. Masyarakat umum juga bisa mengetahui secara terang benderang tentang seluk beluk pers ini. Orang-orang pers tidak lagi sebuah profesi yang hidup di menara gading.

Tentang tugu pers, ide yang digelontorkan Gubernur Gubernur Jambi ini mendapat sambutan positif dari Ketua Umum PWI Pusat. Saat ini belum ada tugu pers di Indonesia. Kalau ini dibangun di Kota Jambi akan menjadi ciri khusus daerah ini yang memiliki tugu pers. Seperti Jakarta dikenal dengan tugu monasnya, Surabaya dikenal dengan Tugu Pahlawannya, Pontianak dengan Tugu Khatulistiwa dll
Monumen sebagai bangunan peringatan ialah bangunan-bangunan baru yang dibuat untuk memperingati suatu peristiwa sejarah. Bangunan tersebut bisa berupa tugu, batu berukuran besar, tembok, atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi, pengertian dasar monumen harus dikaitkan dengan nilai kesejarahannya.
Nilai sejarah disini, bahwa hari pers nasional pernah digelar di Provinsi Jambi yang akan tetap dikenang dalam sejarah pers Indonesia berabad-abad yang akan datang. (Mursyid Sonsang, Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi)





Wartawan itu…Mengigil

31 01 2011

Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2011 akan dipusatkan secara nasional di Kota Kupang. Perhelatan masyarakat pers ini, diharapkan mampu menelorkan keputusan yang memberi arti kepada profesi wartawan. Jangan lagi menciptakan wartawan yang mengigil, wartawan ”cnn” (Cuma nanyo-nanyo), wartawan abadi (wartawan yang mangkal di hotel abadi). Kelompok ini sangat merusak profesi wartawan, bahkan meresahkan masyarakat.

Begini cerita wartawan yang menggigil itu….Sebut saja namanya Steve, dia lulusan perguruan tinggi jurnalistik. Bergabunglah dia dengan sebuah koran mingguan yang wartawannya tidak digaji, tapi wartawanlah yang mengaji pemiliknya. Maksudnya si wartawan tiap terbit harus menanggung puluhan koran.

Alasan Steve bergabung dengan mingguan, ingin mencari pengalaman sebelum masuk ke media yang lebih besar yang mendapat gaji tiap bulan dan dapat perlindungan kesehatan dll-nya.

Sang pemilik koran menyuruh Steve mewawancarai seorang kepala SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tersangkut kasus mark-up proyek, SPPD fiktif dan perselingkuhan dengan stafnya. Steve membuat janji wawancara dengan kepala SKPD itu pukul 11.30 siang.

Awal wawancarai, Steve memulai dengan pertanyaan yang ringan-ringan saja, tentang keberhasilan sang kepala dengan sangat antusias di jawab sang kepala. Perlahan tapi pasti, Steve mulai menanyakan masalah mark-up proyek, semua modus yang dilakukan sang kepala dikonfirmasi oleh Steve, mulailah sang kepala itu gugup menjelaskannya.

Steve tambah bersemangat menanyakan kasus SPPD ( Surat Perintah Perjalanan Dunas) fiktiv hingga perselingkuhan sang kepala. Steve dengan gamblang menjelaskan guna SPPD itu untuk pergi perjalanan dinas ke beberapa kota di Jawa dan di hotel mana mereka menginap.

Sang kepala mulai menggigil, ”Apalagi yang mau ditanyakan si wartawan brensek ini,” gumam sang kepala dalam hatinya. Saking ketakutan, beberapa kali HP nya berdering tidak berani diangkatnya. Steve terus menceritakan detail detail perselingkuhan yang dilakukannya.

Tidak beberapa lama sekitar pukul 12.30, keadaan berbalik. Steve yang menggigil dan sambil terbata-bata bertanya. Sang kepala, memberanikan diri bertanya kepada Steve.” Kenapa bapak menggigil,” ujarnya. ” Tanpa malu Steve menjawab, ”Oh maaf Pak, saya belum makan,” ujarnya.

Mendengar jawaban itu, sang kepala mulai berseri-seri kembali.” Kalau gitu, kita makan dululah, nanti aja wawancaranya dilanjutkan.” ujarnya. ” Suatu keputusan yang tepat pak,” sambung Steve.

Keesokan harinya, saat koran Steve terbit tidak satupun berita tentang mark-up proyek, SPPD fiktif dan perselingkuhan dimuat. Berita yang muncul keberhasilan sang kepala memimpin SKPD-nya.

Cerita di atas sebuah fenomena yang terjadi dalam dunia pers Indonesia saat ini, wartawan itu harus independen. Untuk bisa independen dalam bekerja harus cukup kebutuhan. Mana mungkin independen bisa diwujudkan ketika kebutuhan dasar saja tidak terjamin. Artinya wartawan yang bekerja di sebuah media, harus mendapat gaji yang layak dan tunjangan lainnya. Kalau tidak, maka lagu maju tak gentar, membela yang bayar akan terus berkumandang.

Menyikapi fenomena ini, Dewan Pers —lembaga negara yang salah satu tugasnya menjaga kemerdekaan pers— sedang mengodok aturan tentang syarat-syarat pendiriaan media, gaji wartawan, kualifikasi wartawan dan media-media yang layak mendapat iklan. Semoga aturan ini bisa memberikan secercah kebanggaan terhadap wartawan di waktu mendatang.

Selamat Hari Pers Nasional tahun 2011 ..semoga jangan sebagai ajang konkow-konkow, sudah rahasia umum sebagian besar wartawan yang pergi kesana meminta sumbangan ke mana-mana. Termasuk uang APBN dan APBD…..





Omong Besak….Bae

31 01 2011

Istilah kebohongan menjadi kata-kata yang popular saat ini. Bermula dari pernyataan bersama tokoh lintas agama yang menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan kebohongan publik.

Pernyataan tokoh lintas agama itu mendapat tangapan beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung ada pula yang menolaknya. Kelompok yang menolak umumnya para pendukung SBY khususnya dari partai demokrat. Mereka tidak senang dengan istilah kebohongan, tapi kalau kegagalan boleh jadi bisa diterima.

Terlepas apapun istilahnya; kebohongan publik, kegagalan atau tidak berhasil, pada Hhakekatnya negeri ini memang dibanjiri orang-orang yang pandai ngomong bae atau istilah Jambinya omong besak bae.

Penyakit omong besak sudah menjadi penyakit kronis bangsa Indonesia ini, mulai dari penguasa kelas teri hingga kelas kakap, rakyat kecil hingga pegangguran, aktivis hingga para pengamat, dari penguasa hingga yang ingin berkuasa.

Si omong besak ini hanya pandai mencari-cari kesalahan orang lain. Ibarat satu jari menunjuk ke orang lain, tiga jari menunjuk pada diri sendiri, tapi disembunyikan. Budaya ini kini subur di dunia politik yang ujung-ujungnya untuk berebut kekuasaan.

Sangat ironis bahwa budaya ini juga menjamur di organisasi kemasyarakatan dan profesi. Tipe orang omong besak ini juga bergentayangan. Ingin jadi pemimpin tapi tidak kuat modal dan dukungan, jadi pengurus tidak mampu bekerja, omong kiri dan kanan mencari kesalahan orang lain. Seperti syair lagu Iwan Fals…Pak Tua iIstirahatlah… Pak Tua sudahlah….