Sang Pelopor itu Akan Tetap Dikenang

19 05 2011

Drs. H. Abdullah Hich mengakhiri masa jabatannya tanggal 12 April 2011 lalu, setelah lebih sepuluh tahun menjabat Bupati Tanjung Jabung Timur. Banyak suka dan duka yang dirasakannya, tapi jiwa sebagai pamong yang kenyang dengan pengalaman, dia berhasil membuka keterisoliran daerah di Pantai Timur Jambi ini. Bahkan nama Tanjung Jabung Timur mencuat ke pentas nasional dengan menggelar Hari Harganas yang dihadiri langsung oleh Presiden SBY.

Saya kenal dengan Hich beberapa tahun lalu, perkenalan seorang wartawan dengan seorang pejabat melalui liputan. Beberapa liputan tentang Tanjung Jabung Timur saya ekpos di RCTI dengan Hich sebagai nara sumber. Perkenalan lebih dekat ketika anak pertama beliau kawin, tiba-tiba saya di datangi oleh Humas, “Bisa ndak, acara perkawinan itu tayang di RCTI,” ungkap Willy.

Saya berpikir tujuh keliling, masak acara kawin bisa masuk ke RCTI. Tapi saya ingat, pada waktu itu RCTI punya program budaya dan wisata yang ditayangkan setiap pagi minggu dengan durasi 15 menit hingga 30 menit. Lalu saya mengusulkan kepada Willy agar perkawinan itu dirancang dengan adat Melayu pesisir, agar liputannya masuk ke dalam budaya.

Semua skenario di siapkan mulai dari prosesi antaran, berbalas pantun, berinai hingga bersanding di pelaminan. Saya beruntung waktu itu punya kameramen handal, Asnawi yang jago mengambil gambar untuk liputan panjang. Wal hasil beberapa minggu kemudian berita perkawinan itu tayang selama 15 menit dalam program nuansa pagi akhir pekan di RCTI. Dalam sejarah saya meliput di Provinsi Jambi itulah satu-satunya perkawinan yang saya liput dan ditayangkan di RCTI.

Waktu terus berlalu, tiba-tiba ketika cucu pertama beliau lahir. Saya juga diundang untuk meliput acara gunting rabut atau kekah. Tampaknya keluarga beliau kepingin lagi acaranya tayang di RCTI. Juga skenorio budaya lebih ditonjolkan, prosesi kekah budaya Melayu Jambi Pesisir. Liputan itu tidak di RCTI saja yang ditayangkan, tapi juga di Kompas juga diberitakan hampir setengah halaman.

Dalam cerita di atas yang ingin saya katakan, Pak Hich ingin bahwa Tanjung Jabung Timur harus dikenal secara nasional dari sisi budaya dan adatnya. Beliau rela menyulap sebuah perkawinan yang konsep awalnya adat nasional menjadi sangat tradisi, tentunya banyak tetek bengek adat yang dilakukan. Tapi kedua acara adat perkawinan dan kekah sukses besar..

Beberapa kali diskusi dengan Pak Hich, jelas sekali konsep pembangunan yang beliau rancang, mengingat Tanjung Jabung Timur yang selama ini daerah terisolir harus dibuka infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, setelah itu pendidikan, kesehatan dan fasiltas umum listrik dan telepon.

Waktu itu tahun 2002 beliau sudah menggelar konsep pendidikan dan kesehatan gratis, belum satupun daerah lain yang mencanangkan. Walau secara nasional nama beliau kalah dengan Alek Nurdin yang terkenal sebagai pelopor pendidikan dan kesehatan gratis di Indonesia. Menurut saya tidak terkenalnya beliau karena kurangnya informasi yang mencuat di media-media nasional tentang program pendidikan dan kesehatan gratis itu.

Banyak saya bertemu dan berdiskusi dengan para pejabat, selalu memiliki konsep yang bagus. Tapi sebatas wacana, pelaksanaannya jauh pangang dari pada api. Namun Pak Hich betul-betul mengimplementasikan konsep secara nyata.

Misalnya masalah pendidikan, selama ini orang malas menjadi guru atau tenaga kesehatan di pelosok-pelosok Tanjung Jabung Timur. Masuk ke Tanjabtim hanya sebagai batu loncatan, setelah itu mengaju pindah. Begitu juga kalau ada pejabat yang pindah ke Tanjung Jabung dikonotasikan “sebagai buangan”

Mengakali itu, dengan konsisten Pak Hich menerapkan peraturan para guru dan tenaga kesehatan, tidak boleh pindah. Paksaan itu tidak saja dijalankan dengan konsisten juga diikuti program menghargai guru, salah satunya mereka disekolahkan ke Pulau Jawa dan diberi tunjangan khusus. Putra-putri Tanjabtim yang lulusan SLTA disekolahkan ke berbagai universitas secara gratis, agar mereka bertugas di kampung halaman sendiri.

Dalam perjalanan sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, sedikit banyak beliau juga diuntungkan dengan naiknya putra Tanjung Jabung Timur menjadi Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin. Beberapa program yang hingga kini masih kontroversial, misalnya pembangunan jembatan Muara Sabak sedikit banyak, hadirnya jembatan ini dapat dukungan dari Zulkifli Nurdin begitu juga program yang lainnnya. Akhir kata, sebuah pantaun untuk Pak Hich “Bila memandang ke muka laut, Nampaklah sampan mudik ke hulu. Bila terkenang mulut menyebut, Budi yang baik ingat selalu.” (Mursyid sonsang)





Inyiak Rosihan….Wartawan Sejati itu Telah Pergi

17 05 2011

Saya termasuk beruntung, salah seorang yang mendapatkan draf buku karangan almarhum Inyiak Rosihan Anwar tentang sepak terjang tokoh perjuangan Sutan Syahrir — salah tokoh sosialis yang saya kagumi, bayangkan dalam usia 36 tahun sudah menjadi Perdana Menteri–.

Buku yang diberi judul Sutan Syahrir : Pahlawan Nasional Dalam Suka Dan duka 1909 – 1966 dikirim ke rumah saya oleh Bapak Sabam Siagian, –wartawan senior mantan Dubes RI di Australia– yang diminta tolong oleh almarhum. Pertemuan dengan beliau saat acara TOT di Cisarua Bogor dua tahun silam.

Rampungnya buku tentang Sutan Syahrir tersebut, salah satu bukti bahwa beliau adalah seorang sejarawan. Beberapa buku sejarah yang beliau tulis di antaranya, Kisah-kisah Zaman Revolusi (1975),Soebadio Sastrosatomo Pengembang Misi Politik (1992) serta banyak buku lainnya.

Saat usia senja, Inyak Rosihan terus menulis, kabarnya beliau sudah merampungkan buku kisah cintanya dengan almarhumah istrinya, Siti Zuraida binti Moh Sanawi. Siti Zuraida meninggal pada September 2010. Inilah contoh teladan yang ditinggalkan putra kelahiran Kubang Nan Dua, Sumatera Barat, 10 Mei 1922 itu, menulis..menulis…menulis. Topiknya apa saja, dari sejarah, film, agama, dan lain sebagainya.

Walau beberapa kesempatan beliau juga sering beriba hati, ketika tulisan yang dikirim tidak dimuat oleh media. Ketika acara HPN di Bandung, beliau menyindir para pemilik media besar yang tidak memuat tulisannya. Sambil menjelaskan bahwa beliau sangat berharap tulisan dimuat dan dapat honornya.

Selain menulis memberi kepuasan juga berharap dapat uang menopang hari tuanya. Karena beliau, hingga akhir hayat tetaplah idealis sebagai wartawan, tidak tergoda menjadi pengusaha. Padahal untuk jadi pengusaha mungkin peluang cukup besar dengan pergaulan yang sangat luas dengan para petinggi repuplik ini.

Setiap acara PWI Inyiak Rosihan selalu datang, bahkan sering datang tertatih-tatih pakai tongkat. Sayang pada saat Hari Pers Nasional di Kupang bulan Februari 2011 lalu beliau tidak datang, mungkin alasan kesehatan. Kehadiran beliau di acara-acara PWI, memberikan semangat bagi kami yang muda-muda tentang banyak hal dari kemampuan bahasa, rajin menulis, kecintaan terhadap organisasi PWI dan ketabahan menjalani tugas sebagai wartawan.

Keunggulan beliau, setiap acara selalu memiliki buku catatan kecil atau notes, peristiwa atau statemen yang menarik selalu beliau catat. Beberapa bulan kemudian tulisan itu muncul di surat kabar. Keanehan beliau juga ada, beliau mengaku tidak pandai mengunakan komputer, kalau beliau menulis pakai mesin tik. Coba bayangkan dengan kita saat ini ?

Wajar kiranya, almarhum mendapat beragam sebutan di antaranya wartawan pejuang, wartawan seumur hidup, wartawan sejati, wartawan lima zaman, wartawan hingga akhir hayat, wartawan yang budayawan/ sejarawan/ aktor dan lain sebagainya.

Atas dedikasi dan jasanya itu, gelar kehormatan diterima dari pemerintah Indonesia dan luar negeri di antaranya Bintang Mahaputera Utama III ( 1973 ), Bintang ( The Order of the Knights) Rizal, Philipina ( 1977 ), Piagam Penghargaan Pena Emas PWI Pusat ( 1979 ), Third ASEAN Awards in Communication ( 1993 ), Bintang Aljazair ( 2005 ) dan lain sebagainya.

Karir jurnalistiknya dimulai dari umur 20 tahun zaman penjajahan Belanda dan Jepang lalu berbagai jabatan dipegangnya, seperti :

1. Pemimpin Redaksi Surat kabar “Pedoman” (1948-1961 dan 1968-1974)
2. Pengajar dan Penatar (tahun 1970-an) jurnalistik
3. Wartawan Freelance / kolomnis berbagai penerbitan dalam negeri
4. Wartawan Surat kabar “Asia Raya” ( 1943 – 1945 )
5. Wartawan Surat kabar “Merdeka” ( 1945 – 1946 )
6. Pendiri /Pemimpin Majalah Mingguan “Siasat” ( 1947 – 1957 )
7. Koresponden / kolumnis beberapa penerbitan luar negeri sejak ( 1966 )
8. Pemimpin Redaksi majalah bulanan, penerbitan DFN “Citra Film” ( 1981 – 1982 )

Perjalanan organisasi:

1. Pemain dan Ketua Perkumpulan Sandiwara (berdiri hingga tahun 1947)
2. Anggota Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)
3. Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)
4. Pendiri “Maya” Bersama Usmar Ismail ( 1944 )
5. Pemain Film ” Darah dan Doa” Produksi Perfini ( 1950 )
6. Pemain Film ” Lagi-lagi Krisis” Produksi Perfini ( 1955 )
7. Ketua Umum PWI Pusat ( 1970 – 1973 )
8. Pemain Film ” Karmila” Produksi Perfini ( 1975 )
9. Kepala Bagian Publikasi Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) ( 1976 – 1998 )
10. Anggota Dewan Juri Film Cerita FFI ( 1976 – 1979 )
11. Ketua Dewan Juri Festival Film Indonesia (FFI) ( 1976 – 1991 )
12. Anggota Dewan Film Nasional ( 1978 – 1995 )
13. Wakil Ketua Kelompok kerja tetap promosi dan pemasaran Film di luar negri ( 1981 – 1983 )
14. Ketua Dewan Kehormatan PWI ( 1983 – 1988 )
15. Pemain Film” Tjoet Nya Din ( 1985 )
16. Wakil Ketua Badan Pertimbangan Perfiliman Nasional ( 1995 – 1998 )

Kami pangil Inyiak, sebuah sebutan di Sumatera Barat untuk gelar bagi seseorang yang memiliki pengetahuan yang sangat hebat di bidangnya. Inyiak Rosihan hebat di bidang wartawan, sejarawan, budayawan, organisasi dan perjuangannya. Selamat Jalan Inyiak Rosihan…Moga Allah Menempatkan di Surga** (MURSYID SONSANG)





TKD Memicu “Eksodus” dan “Gali Lobang”

17 05 2011

Sudah hampir dua tahun Pemprov Jambi memberikan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) kepada seluruh pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jambi. Tujuan awal sangat mulia, agar para pegawai sunguh-sunguh dalam bekerja dan profesional.

Selama ini tidak jelas ukuran para pegawai yang mendapat TKD ini, semua secara sporadis. Hanya saja berdasarkan absensi pagi dan sore. Tapi cara itu tetap diakali, dengan memberi tip sedikit kepada petugas absen, yang tidak masuk kerja absennya lengkap. TKD yang diterima penuh tanpa pengurangan.

Persoalan lain memiju eksodus puluhan pegawai kabupaten/ kota menjadi pegawai Pemprov hanya mengejar TKD. Berbagai upaya mereka lakukan untuk bisa pindah, dari memberi uang kepada pejabat yang berwenang dibagian mutasi hingga dekingan dari pejabat tinggi di setda Provinsi.

Sudah menjadi rahasia umum dengan adanya TKD pendapatan pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jambi meningkat cukup signifikan. Kenyataannya bukan tambah bersemangat dalam bekerja, tapi tambah bersemangat “menambah kredit”. Karena jaminannya ada TKD tiap bulan, sedangkan gaji dan tunjangan utuh mereka terima. Istilah “gali lobang tutup lobang” tetap terjadi, malahan lebih dalam lagi lobang yang digali.

Masalah TKD ini sudah lama menjadi kerisauan sebagian kalangan pegawai dan pejabat di lingkungan Pemprov Jambi yang berpikiran maju. Tampaknya kerisauan itu ditangkap oleh Sekda Syahrasadin, atas perintah Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengeluarkan pernyataan akan mengevaluasi pemberian TKD tersebut.

Alasan Syahrasadin, kinerja itu secara teoritis harus memiliki reward and punishment. “Coba kita bayangkan, mereka yang tidak datang atau yang hanya bekerja satu jam mendapat TKD sama dengan orang yang bekerja 8 jam, ini kan tidak adil,” tegasnya.

Untuk ke depan, tambah Sekda akan dibuatkan instrumen evaluasi. “Evaluasi kembali. Jadi setiap orang tidak dapat flat (rata) setiap bulannya dan kita coba menyusun kriterianya dengan menggunakan skor-skor tertentu,” ungkapnya.

Langkah awal yang harus dilakukan dengan mengevaluasi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov, berapa jumlahnya ?. Soalnya, jumlah pegawai di lingkungan Pemprov sudah sangat gemuk. Selain penambahan tiap tahun melalui tes CPNS juga penambahan dari pegawai yang pindah dari kabupaten/kota.

Kalaulah nantinya, kinerja yang menjadi ukuran. Tentunya pimpinan dari eselon IV, III, II harus betul-betul orang yang berkualitas dan profesional. Karena mereka yang akan menilai bawahannya masing-masing. Ini memunculkan persoalan lain, mampukah Gubernur dan Sekda memilih orang-orang yang berkualitas dan profesional itu.

Rencana ini harus kita dukungan bersama mulai dari pegawai, pejabat dan kalangan DPRD serta para wartawan. Hakekatnya ingin menciptakan pegawai yang berkualitas dan profesional, muaranya akhirnya penambahan pendapatan pegawai harus seiring dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena uang yang dialokasikan untuk TKD itu dari hasil pajak masyarakat.(MURSYID SONSANG)





Mewujudkan Jambi Menjadi Provinsi Informasi

16 05 2011

Kalau Provinsi Jambi ditunjuk menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2012 mendatang, daerah ini akan dinobatkan menjadi provinsi informasi. Wacana ini bukanlah tanpa ada alasan yang jelas dan terukur.

Menurut pandangan Ketua Umum PWI Pusat, Margiono wacana ini cukup beralasan dengan pertumbuhan media cetak dan elektronik yang sangat pesat dalam kurun 15 tahun terakhir ini, fasilitas internet yang sudah masuk ke tingkat kecamatan bahkan desa-desa, adanya perguruan tinggi dengan jurusan jurnalistik atau mata kuliah jurnalsitik, serta kesanggupna gubernur Jambi untuk membangun perpustakaan pers serta tugu pers.

Dijelaskan Margiono, pertumbuhan media cetak dan elektronik serta media on line yang begitu pesat kalau dibanding dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi yang hanya 3,08 jiwa. Saat ini jumlah Koran harian mencapai 20 penerbitan bahkan tiap kabupaten memiliki koran harian belum lagi koran mingguan lokal, televisi swasta lokal, radio swasta dan beberapa media on line. .

Selain kriteria kuantitas media, juga, tidak kalah pentingya jaringan internet yang sudah masuk ke berbagai pelosok kabupaten bahkan ke tingkat kecamatan di Provinsi Jambi. Hadirnya fasilitas ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dari media internet. Saat ini media internet salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan segala infromasi baik berita, pengetahuan tentang pertanian, perkebunan, pendidikan, agama dan informasi yang bermanfaat lainnya.

Faktor pendukung lainnya, kehadiran lembaga pendidikan yang memiliki basis ilmu komunikasi dan infromasi serta jurnalistik. Beberapa perguruan tinggi di Kota Jambi memiliki jurusan komunikasi yang salah satu program studinya tentang bidang studi jurnalistik. Penyediaan sumber daya manusia yang siap pakai di bidang informasi ini menjadi kendala utama di beberapa daerah.

Adanya jurusan komunikasi dan jurnalistik di perguruan tinggi di Kota Jambi akan sangat membantu menyiapkan sumber daya manusia di bedang komunikasi dan jurnalistik. Di beberapa daerah pemilik usaha media, mengeluh mencari SDM yang memiliki basis jurnalsitik.

Mengatasi masalah SDM ini, Kata Margiono, PWI Pusat merancang pendidikan jurnalistik singkat di beberapa daerah. Program yang dimulai sejak tahun 2010 ini sudah menyebar di beberapa daerah, seperti di Palembang, Kalimantan, Sulawesi serta di beberapa kota di Pulau Jawa. “ Jambi juga akan kita dirikan sekolah jurnalistik ini, agar dapat meningkat SDM wartawan di daerah ini,” jelasnya.

Tidak kalah pentingya, kesediaan Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus untuk mendirikan perpustakaan pers di Kota Jambi. Kalau cita-cita ini terwujud satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki perpustakaan pers. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, para wartawan jangan sampai ketinggalan. Mereka harus rajin membaca buku berbagai disiplin ilmu agar dalam menulis berita atau karangan khas bahkan buku sekalipun memiliki bobot yang sangat tinggi. Dapat dipertangug jawabkan secara teoritis maupun keilmiahanya. Masyarakat umum juga bisa mengetahui secara terang benderang tentang seluk beluk pers ini. Orang-orang pers tidak lagi sebuah profesi yang hidup di menara gading.

Tentang tugu pers, ide yang digelontorkan Gubernur Gubernur Jambi ini mendapat sambutan positif dari Ketua Umum PWI Pusat. Saat ini belum ada tugu pers di Indonesia. Kalau ini dibangun di Kota Jambi akan menjadi ciri khusus daerah ini yang memiliki tugu pers. Seperti Jakarta dikenal dengan tugu monasnya, Surabaya dikenal dengan Tugu Pahlawannya, Pontianak dengan Tugu Khatulistiwa dll
Monumen sebagai bangunan peringatan ialah bangunan-bangunan baru yang dibuat untuk memperingati suatu peristiwa sejarah. Bangunan tersebut bisa berupa tugu, batu berukuran besar, tembok, atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi, pengertian dasar monumen harus dikaitkan dengan nilai kesejarahannya.
Nilai sejarah disini, bahwa hari pers nasional pernah digelar di Provinsi Jambi yang akan tetap dikenang dalam sejarah pers Indonesia berabad-abad yang akan datang. (Mursyid Sonsang, Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi)





Dosa-dosa Mal Jamtos, Mampukah Bambang Menghentikannya ?

8 08 2010

Mal adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan jalan yang teratur sehingga berada diantara antar toko-toko kecil yang saling berhadapan. Karena bentuk arsitektur bangunannya yang melebar (luas), umumnya sebuah mal memiliki beberapa lantai.
Begitulah pengertian mal menurut Wikipedia, tapi pengertian orang awam tentang mal beragam, ada yang bilang mal itu bagus, di dalamnya dingin, tempat belanja orang-orang kaya, harganya mahal-mahal barang bermerek, tempat cuci mata (banyak pengunjungnya rambut merah, sepatu hak tinggi, sambil jinjing tas merek luar), tangganya jalan sendiri (lif atau eksavator). Bahkan penulisannya-pun beragam ada yang mal ada pula mall,
Melihat definisi itu di Kota Jambi yang hanya berpenduduk 400 ratus ribu lebih, memiliki banyak mal yang bertebaran di berbagai sudut kota. Saking ketagihan Walikotanya, (Arifian Manaf) pemberian izin mal sampai memakan badan sungai hingga menimbun daerah resapan air. Akibatnya ketika hujan lebat, masyarakat yang bermukim di sekeliling mal kebanjiran. Contoh teranyar banjirnya pemukiman di sekeliling mal Jamtos, Simpang Tiga Sipin beberapa hari lalu.
Kehadiran Mal Jamtos ini, sudah meyengsarakan masyarakat. Menurut masyarakat sekitar Simpang Tiga Sipin, mal ini belum beroperasi sudah meyengsarakan rakyat, apalagi setelah beroperasi, memaju masyarakat untuk konsumtif.
Fakta-fakta yang mengindikasikan kehadiran mal ini menyengsarakan masyarakat, pertama saat pembangunan beberapa pekerja tewas karena lemahnya pengamanan keselamatan kerja. Depnaker tutup mata dalam pengawasan tenaga kerja di mal tersebut.
Kedua macetnya Jalan di Simpang Mayang, sebelum kehadirannya sudah macet juga, apalagi setelah beroperasi. Kondisi ini diperparah seringnya tidak berfungsi lampu pengatur lalu lintas di Simpang tersebut serta tidak tersedianya jalan khusus ke mal tersebut.
Ketiga, dilanda banjirnya pemukiman masyarakat di sekitar bangunan mal. Seumur-umur, kata waraga sekitar, belum pernah banjir di daerah tersebut, walaupun hujan lebat sekalipun. Hal ini disebabkan, ditimbunnya daerah rendah yang selama ini untuk tempat resapan air serta tidak dibangun saluran air yang memadai.
Ke-empat, para pedagang tradisional di Pasar Keluarga dan yang berjualan di ruko-ruko di sekitar Simpang Tiga Sipin akan menurun pengunjungnya. Apalagi kalau di Jamtos juga dijual segala kebutuhan sembako dan alat-alat rumah tangga.
Ke-lima, diduga melanggar UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali wartawan mau konfirmasi tidak bisa, bahkan wartawan masuk lokasi Jamtos dilarang. Seharusnya sang pemilik menjelaskan kepada publik tentang kehadiran Jamtos. Begitu juga pihak kepolisian yang mengusut kasus kecelakaan kerja ini, tidak transparan dengan wartawan.
Banyaknya persoalan yang menyengsarakan masyarakat ini, terutama masalah Amdal lingkungan, Amdal lalu lintas dan Amdal sosialnya, wajar saja Walikota Jambi Bambang Prihantono menganjam tidak akan memberi izin operasi, sebelum Amdalnya tidak dibereskan.
““Saya tidak akan meresmikan operasionalnya bila pihak Jambi Tower Square (Jamtos) tidak memenuhi aturan yang diminta Pemkot,” ujarnya.
Pemberian izin-izin Mal sepuluh tahun terakhir, tidak terlepas dari peran Mantan Walikota Jambi, Arifin Manaf, bahkan Arifin disebut-sebut “bapaknya” Mal Kota Jambi. Setidaknya ada beberapa mal yang izinnya keluar zaman Arifin Manaf berkuasa, seperti Jamtos, Trona, Abadi, Meranti, WTC dan lain sebagainya. (Mursyid Sonsang)





Zulkifli Kurang Simpati, Sesama PWI Tidak Sehati

2 08 2010

Sepuluh tahun H. Zulkifli Nurdin memimpin Provinsi Jambi, telah banyak yang diperbuat dan dirasakan oleh masyarakat Jambi. Namun bagi kalangan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Provinsi Jambi, tersisa beberapa cerita miris.

Selama Zulkifli Nurdin menjadi Gubernur, dana rutin untuk biaya kantor PWI yang beralamat di Jl. Jakarta Ujung, Kota Baru tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi, jauh berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dimana Gubernur Jambi kala itu sangat peduli dengan PWI. Organisasi wartawan ini memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui pos organisasi profesi.

Dalam beberapa pertemuan antara pengurus PWI dengan Zulkifli Nurdin, permohonan agar PWI memperoleh anggaran di APBD dimunculkan namun gagal total dengan alasan yang kurang jelas. Keadaan ini sungguh amat berbeda dengan organisasi PWI di provinsi lain seperti Riau, Sumbar, Sumut, Sumsel yang mendapat anggaran dari APBD-nya masing-masing.

Bahkan tanah yang diberikan Gubernur Jambi H. Abdurahman Sayoeti tahun 1994 untuk perumahan anggota PWI, di masa Zulkifli berkuasa ditarik kembali. Melalui surat yang ditanda tangani oleh Chalik Saleh, No 593/ 3442/ BP tanggal 14 Agustus tahun 2004 lalu disebutkan bahwa alasan penarikan tanah tersebut karena tidak dimanfaatkan oleh PWI selama sebelas tahun.

Sebenarnya, masalah tanah telah dicoba untuk digarap pada era Daniel Sijan (Ketua PWI Cabang Jambi tahun 1996-2000) dengan membuat surat keputusan tentang siapa-siapa yang akan menerima tanah tersebut, serta mengumpulkan dana kontribusi untuk meratakan tanah. Namun upaya itu gagal. Begitu juga zaman H. Syamsudin Noor (Ketua PWI Cabang Jambi periode 2000-2008), upaya untuk memanfaatkan tanah itu pun belum berhasil.

Pengurus PWI periode 2008–2012 juga berupaya mengurus tanah ini, secercah harapan pun muncul. Pertengahan tahun 2009 lalu saya menemui Asisten III, Fauzi Anshori dan Taufik (Bagian Perlengkapan). Dalam pembicaraan tersebut dimunculkan solusi agar PWI membagi tanah itu kepada masing-masing wartawan yang berhak mendapatkannya. Lalu masing-masing membuat surat permohonan kepada gubernur.

Ketika masalah tanah dibawa dalam rapat pengurus PWI, tidak ada kata sepakat. Ada yang berpendapat, tanah tersebut dibagi ke wartawan sesuai dengan SK yang diterbitkan Daniel Sijan. Yang lain berpendapat, tidak usah mengajukan permohonan. Sebagian lainnya dengan sinis berpendapat, tidak usah diurus saja alias biar saja tanah tersebut diambil Pemprov kembali.

Padahal kalaulah anggota PWI sepakat, mengikuti saran pejabat Pemprov waktu itu, tinggal mengikuti proses berikutnya, yakni Pemprov mengajukan pelepasan hak ke DPRD dengan ganti rugi. DPRD (mungkin) akan menyetujuinya.

Kini harapan ada di tangan Gubernur Jambi yang baru H. Hasan Basri Agus. Pada pertemuan media gathering di Hotel Tepian Ratu, bulan Ramadhan tahun 2009 lalu, beliau berjanji akan membantu PWI.

Zulkifli Nurdin adalah sosok yang memiliki perhatian besar kepada media. Bahkan Zulkifli dinilai sangat “tipis telinga”, dia dengan cepat menanggapi informasi miring apapun yang ditulis media.

Respon seperti itu patut dipuji. Media sebagai kontrol sosial berfungsi dengan baik. Persoalan di akar rumput bisa sampai kepada gubernur seketika. Laporan ABS dari bawahan dapat diminimalisir.

Di sisi lain, cepat tanggapnya Zulkifli Nurdin menyikapi pemberitaan dimanfaatkan oleh segelintir media untuk mencari keuntungan yang sangat besar. Dengan pola beritakan dulu yang miring, lalu pancing gubernur untuk mengcounter berita tersebut. Counter tersebut bukan gratis, tapi melalui pemesanan advetorial/ pariwara yang bernilai jutaan rupiah sekali terbit.

Kondisi ini ibarat penyakit yang manahun, terjadi tidak hanya satu kali. Pertengahan tahun 2009 Zulkifli Nurdin memerintahkan Humas, SKPD, dan beberapa Pemda Kabupaten agar menghentikan langanan sebuah media tertentu. Pada jumpa pers dengan wartawan di rumah PAN, Zulkifli menuding media mencari uang dengan menghalalkan segala cara.

Secara kuantitas selama 10 tahun terakhir pertumbuhan media cukup pesat di Jambi, bahkan paling hebat di bandingkan daerah lain di Sumatera. Hingga saat ini tercatat belasan koran harian (milik satu groups) dan beberapa koran mingguan serta belasan radio dan dua telivisi local.

Dari sisi kuantitas, zaman Zulkifli Nurdin adalah zaman keemasan bagi media. Tapi secara kualitas, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik masih harus ditingkatkan. Begitu juga dari sisi pendapatan media, masih mengandalkan kue iklan dari pemda provinsi/ kabupaten.

Akan dipertanyakan sepanjang waktu bagaimana sebuah media mampu menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap Pemprov, bila media ternyata hidup dari jatah iklan/ advetorial yang sangat besar. Sebagai seorang jurnalis, kita mestinya lebih peka, apakah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar telah ditunaikan? Ataukah masyarakat hanya disuguhi berita yang telah dikebiri demi sepotong kue iklan/advetorial yang lezat menggiurkan? Jangan-jangan kita wartawan sedang menyenandungkan slogan, “maju tak gentar, membela yang bayar !“ (Mursyid Sonsang/Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi)





fari Vagnari a Pizzu…

23 07 2010

rakus/dok/ mbah google/

DALAM beberapa bulan terakhir pemandangan yang asyik di persimpangan jalan utama di Kota Jambi. Ibu-ibu, gadis remaja dan anak-anak menjajakan koran mulai dari pagi hingga siang hari. Fenomena ini sangat menarik, bahwa koran sudah jadi komuniti bagi masyarakat dan bisa dibeli dengan harga murah. Mudahan dengan harga Koran yang murah, masyarakat mau membeli koran dengan sendirinya menumbuh minat baca. Pada akhirnya menciptakan masyarakat yang cerdas dan berwawasan luas serta tahu hak dan kewajibannya.

Saat ini, minat baca anak-anak kita jauh menurun, akibat serbuan media elektronik, seperti televisi dan media internet. Anak-anak kita sangat jago menekan key pad HP, komputer, laptop. Tanpa melihat key pad mereka dengan sigabnya menulis pesan, bahkan dalam kondisi tertidur ayam. ” Ngapain capek-capek balik koran, buka internet di Hp lebih mudah. Berbagai informasi bisa di dapat, bahkan dari berbagai koran di Indonesia.” ujar Indah, pelajar SMP ternama di Kota Jambi

Apa kata Indah itu ada betulnya, apapun informasi baik pengetahuan umum dan mata pelajaran sekolah serta berita dapat dengan mudah di akses lewat internet. Apalagi, berinternet ria bisa dilakukan pakai HP. Kabarnya beberapa tahun mendatang tarif internet akan jauh lebih murah.

Anekdot-nya, anak-anak sekarang punya paman dan tante yang sangat cerdas dan setia. Sebut saja “paman google”, menyediakan berbagai informasi penting. Kalau paman google sibuk dan tidak bisa menjawab pertanyaan, bisa bertanya sama Tante Wiki maksudnya Wiki Pedia, begitu juga kalau tante Wiki ndak bisa menjawab, tanya sama teman sejawat melalui facebook, twitter, frendster atau yahoo masenger.

Walaupun demikian masa depan koran, beberapa tahun mendatang tidak akan punah. Malahan perkembangan koran harian di Provinsi Jambi meningkat tajam, setidaknya ada lima belas koran harian yang eksis saat ini. Bahkan sampai ke kabupaten. Akibatnya persaingan koran harian semakin ketat untuk mendapatkan iklan dan pelanggan. Dampak yang dirasakan masyarakat Jambi harga koran menjadi murah meriah. Masyarakat diuntungkan.

Dampak lainnya, wartawanpun mulai dihargai oleh perusahaan. Di saat dia memiliki kemampuan jurnalistik yang bagus, tentunya perusahaan akan mempertahankannya, bisa saja dengan kenaikan gaji atau fasilitas lainnya. Wartawan punya pilihan untuk pindah ke media lain, dengan gaji atau fasilitas yang menjanjikan.

Persaingan untuk mendapatkan iklan/advetorial dan langanan di pemda-pemda berlangsung ketat. Harus kita akui berkibarnya koran-koran harian selama ini, pemasukan terbesarnya dari “kue iklan” pemda provinsi dan kabupaten. Berbagai trik dilakukan untuk mendapatkan kue iklan tersebut. Dari memecah usaha penerbitan yang satu grup hingga fee yang besar bagi si pemberi kue tersebut. Memang tiap tahun kue iklan yang dibelanjakan Humas Pemprov, Pemda kabupaten/kota mencapai miliaran rupiah.

Bagaimana nasib koran mingguan, memang terjepit dengan kehadiran koran-koran harian ini. Dari puluhan koran mingguan yang terbit di Provinsi Jambi, sampai saat ini yang eksis bisa dihitung dengan jari. Kehancuran koran mingguan ini banyak faktor, seperti lemahnya SDM, dana dan manajemen. koran mingguan dan koran harian berebut kue iklan dan langanan dari pemda-pemda. Hukum ekonomi berlaku oplah yang besar, terbit yang rutin sudah pasti tempat beriklan yang menjanjikan.

Kue iklan dan langanan yang diberikan pemda-pemda kepada koran mingguan, lebih banyak nilai persahabatan. Wajar saja, karena salah satu fungsi pemerintah adalah mengayomi semua masyarakat. Tidak memandang besar kecil, koran harian atau mingguan. Semua dapat jatah secara porposional.

Ibarat pepatah orang-orang Sisilia, Italia.. fari Vagnari a Pizzu…ketika paruh koran besar sudah penuh makanan, sepantasnya koran mingguan paruhnya juga dibasahi. Atau yang besar dapat besar dan yang kecil dapat kecil, yang penting koran mingguan ini rutin terbit, mingguan (sekali seminggu), dwi bulanan (dua kali sebulan) yang paling minim itu terbit sekali sebulan.

Gejala lain, setelah reformasi banyak orang-orang mencoba-coba masuk ke bisnis media dengan membuat koran mingguan. Semboyannya “Habis terbit kemudian tidak terbit lagi”. Sementara wartawannya terus berkeliaran dengan membawa kartu pers. Mereka menjelma wartawan CNN (cuma nanyo-nanyo bae), wartawan abadi (mangkal di Hotel Abadi), wartawan bandara (sering di bandara).

Tapi ada juga koran mingguan yang berubah menjadi media “Tempo” maksudnya “tempo-tempo hidup.. tempo tempo mati”. Terbitnya saat ulang tahun pemprov/ kota/ kabupaten. Tapi, orang-orang ini harus diberikan apresiasi positiv, masih punya semangat untuk terus mengeluti dunia jurnalistik, hanya saja kondisi dan situasi yang membuat mereka tidak bisa berkembang. Apakah koran dwi mingguan milik PWI akan mengalami nasib yang sama..?

Kondisi ini menjadi persoalan kita bersama, masyarakat, pemerintah dan organisasi profesi wartawan. Bagi PWI Cabang Jambi, tidak semua wartawan yang saat ini beroperasi di seluruh Provinsi Jambi anggota PWI dan tidak semua anggota PWI yang aktiv lagi sebagai jurnalistik. Kita tidak bisa menyalah mereka. Inilah buah reformasi pers, orang bebas mendirikan koran, tanpa izin, modal dan SDM yang memadai…(Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi dan Pimred Koran PWI Pro Jambi)