TKD Memicu “Eksodus” dan “Gali Lobang”

17 05 2011

Sudah hampir dua tahun Pemprov Jambi memberikan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) kepada seluruh pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jambi. Tujuan awal sangat mulia, agar para pegawai sunguh-sunguh dalam bekerja dan profesional.

Selama ini tidak jelas ukuran para pegawai yang mendapat TKD ini, semua secara sporadis. Hanya saja berdasarkan absensi pagi dan sore. Tapi cara itu tetap diakali, dengan memberi tip sedikit kepada petugas absen, yang tidak masuk kerja absennya lengkap. TKD yang diterima penuh tanpa pengurangan.

Persoalan lain memiju eksodus puluhan pegawai kabupaten/ kota menjadi pegawai Pemprov hanya mengejar TKD. Berbagai upaya mereka lakukan untuk bisa pindah, dari memberi uang kepada pejabat yang berwenang dibagian mutasi hingga dekingan dari pejabat tinggi di setda Provinsi.

Sudah menjadi rahasia umum dengan adanya TKD pendapatan pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jambi meningkat cukup signifikan. Kenyataannya bukan tambah bersemangat dalam bekerja, tapi tambah bersemangat “menambah kredit”. Karena jaminannya ada TKD tiap bulan, sedangkan gaji dan tunjangan utuh mereka terima. Istilah “gali lobang tutup lobang” tetap terjadi, malahan lebih dalam lagi lobang yang digali.

Masalah TKD ini sudah lama menjadi kerisauan sebagian kalangan pegawai dan pejabat di lingkungan Pemprov Jambi yang berpikiran maju. Tampaknya kerisauan itu ditangkap oleh Sekda Syahrasadin, atas perintah Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengeluarkan pernyataan akan mengevaluasi pemberian TKD tersebut.

Alasan Syahrasadin, kinerja itu secara teoritis harus memiliki reward and punishment. “Coba kita bayangkan, mereka yang tidak datang atau yang hanya bekerja satu jam mendapat TKD sama dengan orang yang bekerja 8 jam, ini kan tidak adil,” tegasnya.

Untuk ke depan, tambah Sekda akan dibuatkan instrumen evaluasi. “Evaluasi kembali. Jadi setiap orang tidak dapat flat (rata) setiap bulannya dan kita coba menyusun kriterianya dengan menggunakan skor-skor tertentu,” ungkapnya.

Langkah awal yang harus dilakukan dengan mengevaluasi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov, berapa jumlahnya ?. Soalnya, jumlah pegawai di lingkungan Pemprov sudah sangat gemuk. Selain penambahan tiap tahun melalui tes CPNS juga penambahan dari pegawai yang pindah dari kabupaten/kota.

Kalaulah nantinya, kinerja yang menjadi ukuran. Tentunya pimpinan dari eselon IV, III, II harus betul-betul orang yang berkualitas dan profesional. Karena mereka yang akan menilai bawahannya masing-masing. Ini memunculkan persoalan lain, mampukah Gubernur dan Sekda memilih orang-orang yang berkualitas dan profesional itu.

Rencana ini harus kita dukungan bersama mulai dari pegawai, pejabat dan kalangan DPRD serta para wartawan. Hakekatnya ingin menciptakan pegawai yang berkualitas dan profesional, muaranya akhirnya penambahan pendapatan pegawai harus seiring dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena uang yang dialokasikan untuk TKD itu dari hasil pajak masyarakat.(MURSYID SONSANG)


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: