Dosa-dosa Mal Jamtos, Mampukah Bambang Menghentikannya ?

8 08 2010

Mal adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan jalan yang teratur sehingga berada diantara antar toko-toko kecil yang saling berhadapan. Karena bentuk arsitektur bangunannya yang melebar (luas), umumnya sebuah mal memiliki beberapa lantai.
Begitulah pengertian mal menurut Wikipedia, tapi pengertian orang awam tentang mal beragam, ada yang bilang mal itu bagus, di dalamnya dingin, tempat belanja orang-orang kaya, harganya mahal-mahal barang bermerek, tempat cuci mata (banyak pengunjungnya rambut merah, sepatu hak tinggi, sambil jinjing tas merek luar), tangganya jalan sendiri (lif atau eksavator). Bahkan penulisannya-pun beragam ada yang mal ada pula mall,
Melihat definisi itu di Kota Jambi yang hanya berpenduduk 400 ratus ribu lebih, memiliki banyak mal yang bertebaran di berbagai sudut kota. Saking ketagihan Walikotanya, (Arifian Manaf) pemberian izin mal sampai memakan badan sungai hingga menimbun daerah resapan air. Akibatnya ketika hujan lebat, masyarakat yang bermukim di sekeliling mal kebanjiran. Contoh teranyar banjirnya pemukiman di sekeliling mal Jamtos, Simpang Tiga Sipin beberapa hari lalu.
Kehadiran Mal Jamtos ini, sudah meyengsarakan masyarakat. Menurut masyarakat sekitar Simpang Tiga Sipin, mal ini belum beroperasi sudah meyengsarakan rakyat, apalagi setelah beroperasi, memaju masyarakat untuk konsumtif.
Fakta-fakta yang mengindikasikan kehadiran mal ini menyengsarakan masyarakat, pertama saat pembangunan beberapa pekerja tewas karena lemahnya pengamanan keselamatan kerja. Depnaker tutup mata dalam pengawasan tenaga kerja di mal tersebut.
Kedua macetnya Jalan di Simpang Mayang, sebelum kehadirannya sudah macet juga, apalagi setelah beroperasi. Kondisi ini diperparah seringnya tidak berfungsi lampu pengatur lalu lintas di Simpang tersebut serta tidak tersedianya jalan khusus ke mal tersebut.
Ketiga, dilanda banjirnya pemukiman masyarakat di sekitar bangunan mal. Seumur-umur, kata waraga sekitar, belum pernah banjir di daerah tersebut, walaupun hujan lebat sekalipun. Hal ini disebabkan, ditimbunnya daerah rendah yang selama ini untuk tempat resapan air serta tidak dibangun saluran air yang memadai.
Ke-empat, para pedagang tradisional di Pasar Keluarga dan yang berjualan di ruko-ruko di sekitar Simpang Tiga Sipin akan menurun pengunjungnya. Apalagi kalau di Jamtos juga dijual segala kebutuhan sembako dan alat-alat rumah tangga.
Ke-lima, diduga melanggar UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali wartawan mau konfirmasi tidak bisa, bahkan wartawan masuk lokasi Jamtos dilarang. Seharusnya sang pemilik menjelaskan kepada publik tentang kehadiran Jamtos. Begitu juga pihak kepolisian yang mengusut kasus kecelakaan kerja ini, tidak transparan dengan wartawan.
Banyaknya persoalan yang menyengsarakan masyarakat ini, terutama masalah Amdal lingkungan, Amdal lalu lintas dan Amdal sosialnya, wajar saja Walikota Jambi Bambang Prihantono menganjam tidak akan memberi izin operasi, sebelum Amdalnya tidak dibereskan.
““Saya tidak akan meresmikan operasionalnya bila pihak Jambi Tower Square (Jamtos) tidak memenuhi aturan yang diminta Pemkot,” ujarnya.
Pemberian izin-izin Mal sepuluh tahun terakhir, tidak terlepas dari peran Mantan Walikota Jambi, Arifin Manaf, bahkan Arifin disebut-sebut “bapaknya” Mal Kota Jambi. Setidaknya ada beberapa mal yang izinnya keluar zaman Arifin Manaf berkuasa, seperti Jamtos, Trona, Abadi, Meranti, WTC dan lain sebagainya. (Mursyid Sonsang)





Zulkifli Kurang Simpati, Sesama PWI Tidak Sehati

2 08 2010

Sepuluh tahun H. Zulkifli Nurdin memimpin Provinsi Jambi, telah banyak yang diperbuat dan dirasakan oleh masyarakat Jambi. Namun bagi kalangan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Provinsi Jambi, tersisa beberapa cerita miris.

Selama Zulkifli Nurdin menjadi Gubernur, dana rutin untuk biaya kantor PWI yang beralamat di Jl. Jakarta Ujung, Kota Baru tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi, jauh berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dimana Gubernur Jambi kala itu sangat peduli dengan PWI. Organisasi wartawan ini memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui pos organisasi profesi.

Dalam beberapa pertemuan antara pengurus PWI dengan Zulkifli Nurdin, permohonan agar PWI memperoleh anggaran di APBD dimunculkan namun gagal total dengan alasan yang kurang jelas. Keadaan ini sungguh amat berbeda dengan organisasi PWI di provinsi lain seperti Riau, Sumbar, Sumut, Sumsel yang mendapat anggaran dari APBD-nya masing-masing.

Bahkan tanah yang diberikan Gubernur Jambi H. Abdurahman Sayoeti tahun 1994 untuk perumahan anggota PWI, di masa Zulkifli berkuasa ditarik kembali. Melalui surat yang ditanda tangani oleh Chalik Saleh, No 593/ 3442/ BP tanggal 14 Agustus tahun 2004 lalu disebutkan bahwa alasan penarikan tanah tersebut karena tidak dimanfaatkan oleh PWI selama sebelas tahun.

Sebenarnya, masalah tanah telah dicoba untuk digarap pada era Daniel Sijan (Ketua PWI Cabang Jambi tahun 1996-2000) dengan membuat surat keputusan tentang siapa-siapa yang akan menerima tanah tersebut, serta mengumpulkan dana kontribusi untuk meratakan tanah. Namun upaya itu gagal. Begitu juga zaman H. Syamsudin Noor (Ketua PWI Cabang Jambi periode 2000-2008), upaya untuk memanfaatkan tanah itu pun belum berhasil.

Pengurus PWI periode 2008–2012 juga berupaya mengurus tanah ini, secercah harapan pun muncul. Pertengahan tahun 2009 lalu saya menemui Asisten III, Fauzi Anshori dan Taufik (Bagian Perlengkapan). Dalam pembicaraan tersebut dimunculkan solusi agar PWI membagi tanah itu kepada masing-masing wartawan yang berhak mendapatkannya. Lalu masing-masing membuat surat permohonan kepada gubernur.

Ketika masalah tanah dibawa dalam rapat pengurus PWI, tidak ada kata sepakat. Ada yang berpendapat, tanah tersebut dibagi ke wartawan sesuai dengan SK yang diterbitkan Daniel Sijan. Yang lain berpendapat, tidak usah mengajukan permohonan. Sebagian lainnya dengan sinis berpendapat, tidak usah diurus saja alias biar saja tanah tersebut diambil Pemprov kembali.

Padahal kalaulah anggota PWI sepakat, mengikuti saran pejabat Pemprov waktu itu, tinggal mengikuti proses berikutnya, yakni Pemprov mengajukan pelepasan hak ke DPRD dengan ganti rugi. DPRD (mungkin) akan menyetujuinya.

Kini harapan ada di tangan Gubernur Jambi yang baru H. Hasan Basri Agus. Pada pertemuan media gathering di Hotel Tepian Ratu, bulan Ramadhan tahun 2009 lalu, beliau berjanji akan membantu PWI.

Zulkifli Nurdin adalah sosok yang memiliki perhatian besar kepada media. Bahkan Zulkifli dinilai sangat “tipis telinga”, dia dengan cepat menanggapi informasi miring apapun yang ditulis media.

Respon seperti itu patut dipuji. Media sebagai kontrol sosial berfungsi dengan baik. Persoalan di akar rumput bisa sampai kepada gubernur seketika. Laporan ABS dari bawahan dapat diminimalisir.

Di sisi lain, cepat tanggapnya Zulkifli Nurdin menyikapi pemberitaan dimanfaatkan oleh segelintir media untuk mencari keuntungan yang sangat besar. Dengan pola beritakan dulu yang miring, lalu pancing gubernur untuk mengcounter berita tersebut. Counter tersebut bukan gratis, tapi melalui pemesanan advetorial/ pariwara yang bernilai jutaan rupiah sekali terbit.

Kondisi ini ibarat penyakit yang manahun, terjadi tidak hanya satu kali. Pertengahan tahun 2009 Zulkifli Nurdin memerintahkan Humas, SKPD, dan beberapa Pemda Kabupaten agar menghentikan langanan sebuah media tertentu. Pada jumpa pers dengan wartawan di rumah PAN, Zulkifli menuding media mencari uang dengan menghalalkan segala cara.

Secara kuantitas selama 10 tahun terakhir pertumbuhan media cukup pesat di Jambi, bahkan paling hebat di bandingkan daerah lain di Sumatera. Hingga saat ini tercatat belasan koran harian (milik satu groups) dan beberapa koran mingguan serta belasan radio dan dua telivisi local.

Dari sisi kuantitas, zaman Zulkifli Nurdin adalah zaman keemasan bagi media. Tapi secara kualitas, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik masih harus ditingkatkan. Begitu juga dari sisi pendapatan media, masih mengandalkan kue iklan dari pemda provinsi/ kabupaten.

Akan dipertanyakan sepanjang waktu bagaimana sebuah media mampu menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap Pemprov, bila media ternyata hidup dari jatah iklan/ advetorial yang sangat besar. Sebagai seorang jurnalis, kita mestinya lebih peka, apakah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar telah ditunaikan? Ataukah masyarakat hanya disuguhi berita yang telah dikebiri demi sepotong kue iklan/advetorial yang lezat menggiurkan? Jangan-jangan kita wartawan sedang menyenandungkan slogan, “maju tak gentar, membela yang bayar !“ (Mursyid Sonsang/Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi)