Zaman pemerintahan Abdurahman Sayoeti, infrasutruktur jalan dan jembatan sudah rampung oleh Gubernur pendahulunya Maschun Syofyan. Hubungan jalan dari Kota Jambi ke kabupaten-kabupaten mulus dan bagus serta Jambi diuntungkan dengan selesainya pembangunan jalan trans Sumatera yang melewati beberapa kabupaten menuju provinsi tetangga.

Pembangunan ekonomi Jambi mengeliat dengan cepat dari sector kehutanan, perkebunan dan pertanian. Puluhan industri kehutanan dan perkebunan tumbuh bak jamur, pabrik plywood, bubur kertas, pabrik kelapa sawit, karet dan lain sebagainya.

Masyarakat Jambi hidup berkecukupan, mencari pekerjaan tidak terlalu susah dan daerahnya aman “ Zaman ini enak nian mencari uang di Jambi,” ujar Mukhlis. Akibatnya, ribuan orang pergi merantau ke Jambi, untuk merubah nasibnya. Potensi ini dimanfaatkan betul oleh Abdurhaman, dengan slogan Jambi tempat teraman untuk berinvestasi.

Menurut teori perkembangan manusia, ketika kebutuhan dasar sudah tercukupi, manusia ingin dihargai. Untuk mewujudkan harga diri, perlu melakukan kegiatan-kegiatan seni budaya dan olahraga.

Maka tak heran, pada dekade tahun 1980-an. Orang di luar Jambi, masih banyak yang mengatakan Jambi bagian dari Sumbar dan sabagian mengatakan Jambi bagian dari Sumetara Selatan. “ Jambi itu dimana ya..masuk Palembang atau Padang,” ujar Steve Dombon, wartawan asal Irian Barat tahun 1992 lalu.

Berduet dengan Isterinya yang artis dan cantik Ny. Lily Sayoeti, Provinsi Jambi mulai dikenal secara nasional dan internasional. Mereka menggali potensi seni batik Jambi dan tariannya. Tidak tanggung-tanggung Tim Kesenian Jambi ini melalang buana ke Eropah dan Amerika serta Negara-negara Asia untuk mempromosikan batik Jambi dan tarian-trian Jambi.

Selain itu, tahun 1997 Provinsi Jambi menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional yang dibuka langsung oleh Presiden Soeharto. Pada waktu itu RCTI televisi swasta pertama yang sangat digemari masyarakat menyiarkan langsung MTQ itu setiap hari. Merupakan satu-satunya event MTQ disiarkan langsung oleh televisi swasta tersebut. Membuat nama provisni Jambi makin terkenal.

Begitu juga dengan bidang olahraga, nama Jambi selalu harum dengan masuknya Jambi sepuluh besar setiap PON. Sarana olahraga standar internasional dibangun di Kota baru. Untuk menongkrak prestasi dibajak beberapa atlet papan atas Indonesia. Seperti cabang renang, panahan dan lainnya.

Agar kegiatan itu diketahui banyak orang, Sayoeti sangat membutuhkan wartawan. Setiap tim kesenian Jambi tampil di dalam negeri dan luar negeri selalu membawa banyak wartawan. Selain itu perhatian terhadap wartawan khususnya PWI — memang satu-satunya organisasi wartawan waktu itu– sangat luar biasa, seperti bantuan tanah perkantoran berserta bangunan serta tanah untuk perumahan.

Hanya saja, kantor yang terwujud dan peresmiannya langsung oleh Pak Sayoeti, tahun 1998 lalu. Sedangkan perumahan PWI di Pondok Meja seluas 2 Ha, belum terwujud, hal ini bukanlah kesalahan dari Pak Sayoeti,, tetapi kesalahan PWI sendiri yang tidak mampu mewujudkannya, terutama kepengurusan PWI 10 tahun yang lalu.

Begitu banyak karya Pak Sayoeti, terutama mengangkat harga diri masyarakat Jambi. Begitu juga megangkat harga diri PWI Cabang Jambi dan wartawan umumunya. Selamat Jalan Pak Sayoeti,..moga Allah membalas dengan Surga. (Mursyid Sonsang)

Beberapa hari kemudian Zumi mengunjungi desa dengan jalan kaki, naik speed boat dan sepeda motor. Dari satu desa ke desa lain dia mendapat sambutan meriah, sulit bagi masyarakat untuk membedakan apakah seorang bupati yang sedang mengunjungi mereka, atau seorang artis bernama Zumi Zola.

Kegiatan Zumi Zola mendapat sambutan meriah baik di daerahnya sendiri hingga merambah ke kabupaten lain. Ketika menghadiri pembukaan MTQ di Kerinci, begitu antusiasnya warga ingin melihat atau bersalaman dengan “Sang Pangeran dari Kampung Manggis” ini, begitu juga saat acara di kampus UNJA, para mahasiswa histeris menyambut Zumi Zola.

Dalam waktu relative sangat singkat, langkah yang dilakukan Zumi Zola sebagai bupati membangun citra positif di tengah masyarakat. Apalagi kegiatan-kegiatan tersebut dipublikasikan secara luas melalui Humas Setda Tanjab Timur dan berbagai media massa.

Dalam teori-teori dasar komunikasi politik langkah yang dilakukan Zumi Zola dan Humasnya termasuk ke dalam teori jarum hipodermik (hypodermic needle theory) bahwa pesan politik apapun yg disampaikan kepada khalayak, apalagi melalui media massa, pasti menimbulkan efek positif berupa citra yang baik, penerimaan atau dukungan.

Persoalan sekarang, apakah Zumi Zola popular di mata masyarakat Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi, karena prestasinya sebagai artis atau sebagai bupati? Jika dia popular saat ini karena keartisannya, Zumi harus bekerja keras agar kepopuleran itu diikuti dengan prestasi atau pencapaian sebagai bupati Tanjung Jabung Timur.

Terdapat ratusan masalah yang harus diselesaikan Bupati muda ini, diantaranya masalah infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih dan lainnya. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekitar 50 persen desa dari total 63 desa di kabupaten tersebut, tidak bisa dijangkau dengan transportasi darat. Masalah penyediaan air bersih juga belum dapat dientaskan dari wilayah itu.

Kalau Zumi mau memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur dasar ini, dan berkorban tenaga untuk mengunjungi seluruh desa selama lima tahun ke depan, ini akan menjadi modal yang cukup besar agar dia bisa ‘naik kelas’ untuk bertarung merebut kursi Gubernur Jambi tahun 2015 mendatang.

Namun ada sedikit suara sumbang menyangkut putus-nya hubungan Zumi Zola dengan pacarnya Ayu Dewi. Meski ini masalah pribadi, karena Zumi Zola pejabat publik, persoalan pun memasuki ranah dan konsumsi publik. Masyarakat merasa berhak untuk tahu. Tapi sayangnya, Zumi tak berkenan menjawab satupun pertanyaan wartawan berkenaan masalah tersebut.

Meski beberapa hari kemudian. Zulkifli Nurdin –Bapak Zumi Zola yang juga Mantan Gubernur Jambi– mengundang beberapa wartawan di Kampung Manggis untuk menjelaskan persoalan tersebut, dan masalah putusnya Zumi dengan Ayu dianggap telah selesai dan jelas, namun orang banyak mengharapkan statemen itu keluar dari mulut Zumi Zola sendiri bukan dari bapaknya.

Memang sah-sah saja bila yang menjelaskan masalah tersebut adalah bapak atau keluarga Zumi karena masalah tersebut termasuk wilayah pribadi, namun perlu dipikirkan apakah seorang Bupati sekelas Zumi akan seterusnya seperti itu? Tidakkah ini akan memperkuat sinyalemen bahwa di belakang Zumi ada ‘bupati-bupati’ lain? Mudahan sinyalemen itu keliru. (Mursyid Sonsang, Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi)

Kenangan itu tidak ilusi semata, berdasarkan hasil survey baru-baru ini tidaklah mengejutkan kita semua, kalau menempatkan Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang paling berhasil.

Hasil survey tersebut tentu saja mendapat tanggapan pro dan kontra, terlepas dari semua itu ambil hikmahnya saja untuk cermin bagi pemimpin saat ini mulai dari presiden, gubernur, walikota/bupati.

Khusus di Provinsi Jambi, beberapa bupati/ walikota akan dilantik, setelah memenangkan Pemilukada di daerahnya masing-masing. Apa yang dilakukan Soeharto bisa menjadi contoh, tidak perlu muluk-muluk dengan visi dan misi yang sangat fantastik.

Salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat buruknya kondisi jalan terutama jalan-jalan kabupaten dan provinsi. Kalau para pemimpin itu ingin menjadi “setengah dewa” fokus masalah jalan ini. Satu sampai dua tahun menjadi pemimpin persoalan ini sudah selesai, memperbaiki jalan yang rusak terutama ke sentra-sentra pertanian dan perkebunan.

Kalaulah jalan ini mulus ekonomi masyarakat dengan sendirinya akan terangkat, apalagi sebagian masyarakat Jambi hidupnya di sector perkebunan kelapa sawit dan karet serta pertanian lainnnya. Mereka akan mudah dan tidak menambah biaya untuk membawa hasil perkebunan ke pasar terdekat atau ke Kota Jambi.

Ambil contoh saja, kondisi jalan-jalan di Kota Jambi sendiri banyak yang rusak, itu terjadi di pusat pemerintahan. Bagaimana jalan-jalan kabupaten yang nun jauh di sana. Pemandangan yang biasa, ketika petani sawit harus berhari-hari membawa buah sawitnya ke pabrik terdekat.

Selama ini pemerintah kota dan kabupaten sudah berbuat untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak ini, tapi yang terjadi, bulan ini diperbaiki beberapa bulan ke depan hancur lagi. Salahnya tidak ada pengawasan, karena proyek jalan dijadikan proyek balas budi.

Persoalan ini sangat sederhana, perbaikan yang dilakukan asal jadi. Karena sebagian besar yang melakukan pekerjaan tidak kontraktor yang berpengalaman, banyak kontraktor dadakan.

Seharusnya, kalaulah kepala daerah membagi-bagi proyek untuk orang –orang yang membantu saat Pemilukada. Khusus untuk jalan berikanlah kepada mereka yang memiliki alat dan berpengalaman. Para birokrasi yang mengurusnya jangan terlalu banyak memotong nilai proyeknya.

Sang kepala daerah harus mengawasi langsung dan mencek ke lapangan, katakan jangan main-main dalam mengerjakan jalan ini, kerjakan sesuai dengan perencanaan, jangan pikirkan untuk saya. Kalau ini dilakukan, Insya Allah beberapa tahun ke depan, kita akan melihat jalan-jalan di Kota Jambi dan jalan-jalan kabupaten akan mulus.

Bagi sang kepala daerah ratingnya akan naik dengan sendirinya, warga akan mengatakan. “ Selama lima tahun bapak ini jadi walikota/bupati/ gubernur jalan di daerah kito bagus.” yang lain akan menyambung “Kito pilih lagi bapak ini untuk jabatan kedua, mudahan jugo kesejahteraan kito biso naik.”. Ditimpali lagi oleh Iwan Fals dalam sebuah lirik lagunya.” Manusia Setengah Dewa”( Mursyid sonsang)

Saya kenal dengan Hich beberapa tahun lalu, perkenalan seorang wartawan dengan seorang pejabat melalui liputan. Beberapa liputan tentang Tanjung Jabung Timur saya ekpos di RCTI dengan Hich sebagai nara sumber. Perkenalan lebih dekat ketika anak pertama beliau kawin, tiba-tiba saya di datangi oleh Humas, “Bisa ndak, acara perkawinan itu tayang di RCTI,” ungkap Willy.

Saya berpikir tujuh keliling, masak acara kawin bisa masuk ke RCTI. Tapi saya ingat, pada waktu itu RCTI punya program budaya dan wisata yang ditayangkan setiap pagi minggu dengan durasi 15 menit hingga 30 menit. Lalu saya mengusulkan kepada Willy agar perkawinan itu dirancang dengan adat Melayu pesisir, agar liputannya masuk ke dalam budaya.

Semua skenario di siapkan mulai dari prosesi antaran, berbalas pantun, berinai hingga bersanding di pelaminan. Saya beruntung waktu itu punya kameramen handal, Asnawi yang jago mengambil gambar untuk liputan panjang. Wal hasil beberapa minggu kemudian berita perkawinan itu tayang selama 15 menit dalam program nuansa pagi akhir pekan di RCTI. Dalam sejarah saya meliput di Provinsi Jambi itulah satu-satunya perkawinan yang saya liput dan ditayangkan di RCTI.

Waktu terus berlalu, tiba-tiba ketika cucu pertama beliau lahir. Saya juga diundang untuk meliput acara gunting rabut atau kekah. Tampaknya keluarga beliau kepingin lagi acaranya tayang di RCTI. Juga skenorio budaya lebih ditonjolkan, prosesi kekah budaya Melayu Jambi Pesisir. Liputan itu tidak di RCTI saja yang ditayangkan, tapi juga di Kompas juga diberitakan hampir setengah halaman.

Dalam cerita di atas yang ingin saya katakan, Pak Hich ingin bahwa Tanjung Jabung Timur harus dikenal secara nasional dari sisi budaya dan adatnya. Beliau rela menyulap sebuah perkawinan yang konsep awalnya adat nasional menjadi sangat tradisi, tentunya banyak tetek bengek adat yang dilakukan. Tapi kedua acara adat perkawinan dan kekah sukses besar..

Beberapa kali diskusi dengan Pak Hich, jelas sekali konsep pembangunan yang beliau rancang, mengingat Tanjung Jabung Timur yang selama ini daerah terisolir harus dibuka infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, setelah itu pendidikan, kesehatan dan fasiltas umum listrik dan telepon.

Waktu itu tahun 2002 beliau sudah menggelar konsep pendidikan dan kesehatan gratis, belum satupun daerah lain yang mencanangkan. Walau secara nasional nama beliau kalah dengan Alek Nurdin yang terkenal sebagai pelopor pendidikan dan kesehatan gratis di Indonesia. Menurut saya tidak terkenalnya beliau karena kurangnya informasi yang mencuat di media-media nasional tentang program pendidikan dan kesehatan gratis itu.

Banyak saya bertemu dan berdiskusi dengan para pejabat, selalu memiliki konsep yang bagus. Tapi sebatas wacana, pelaksanaannya jauh pangang dari pada api. Namun Pak Hich betul-betul mengimplementasikan konsep secara nyata.

Misalnya masalah pendidikan, selama ini orang malas menjadi guru atau tenaga kesehatan di pelosok-pelosok Tanjung Jabung Timur. Masuk ke Tanjabtim hanya sebagai batu loncatan, setelah itu mengaju pindah. Begitu juga kalau ada pejabat yang pindah ke Tanjung Jabung dikonotasikan “sebagai buangan”

Mengakali itu, dengan konsisten Pak Hich menerapkan peraturan para guru dan tenaga kesehatan, tidak boleh pindah. Paksaan itu tidak saja dijalankan dengan konsisten juga diikuti program menghargai guru, salah satunya mereka disekolahkan ke Pulau Jawa dan diberi tunjangan khusus. Putra-putri Tanjabtim yang lulusan SLTA disekolahkan ke berbagai universitas secara gratis, agar mereka bertugas di kampung halaman sendiri.

Dalam perjalanan sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, sedikit banyak beliau juga diuntungkan dengan naiknya putra Tanjung Jabung Timur menjadi Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin. Beberapa program yang hingga kini masih kontroversial, misalnya pembangunan jembatan Muara Sabak sedikit banyak, hadirnya jembatan ini dapat dukungan dari Zulkifli Nurdin begitu juga program yang lainnnya. Akhir kata, sebuah pantaun untuk Pak Hich “Bila memandang ke muka laut, Nampaklah sampan mudik ke hulu. Bila terkenang mulut menyebut, Budi yang baik ingat selalu.” (Mursyid sonsang)

Buku yang diberi judul Sutan Syahrir : Pahlawan Nasional Dalam Suka Dan duka 1909 – 1966 dikirim ke rumah saya oleh Bapak Sabam Siagian, –wartawan senior mantan Dubes RI di Australia– yang diminta tolong oleh almarhum. Pertemuan dengan beliau saat acara TOT di Cisarua Bogor dua tahun silam.

Rampungnya buku tentang Sutan Syahrir tersebut, salah satu bukti bahwa beliau adalah seorang sejarawan. Beberapa buku sejarah yang beliau tulis di antaranya, Kisah-kisah Zaman Revolusi (1975),Soebadio Sastrosatomo Pengembang Misi Politik (1992) serta banyak buku lainnya.

Saat usia senja, Inyak Rosihan terus menulis, kabarnya beliau sudah merampungkan buku kisah cintanya dengan almarhumah istrinya, Siti Zuraida binti Moh Sanawi. Siti Zuraida meninggal pada September 2010. Inilah contoh teladan yang ditinggalkan putra kelahiran Kubang Nan Dua, Sumatera Barat, 10 Mei 1922 itu, menulis..menulis…menulis. Topiknya apa saja, dari sejarah, film, agama, dan lain sebagainya.

Walau beberapa kesempatan beliau juga sering beriba hati, ketika tulisan yang dikirim tidak dimuat oleh media. Ketika acara HPN di Bandung, beliau menyindir para pemilik media besar yang tidak memuat tulisannya. Sambil menjelaskan bahwa beliau sangat berharap tulisan dimuat dan dapat honornya.

Selain menulis memberi kepuasan juga berharap dapat uang menopang hari tuanya. Karena beliau, hingga akhir hayat tetaplah idealis sebagai wartawan, tidak tergoda menjadi pengusaha. Padahal untuk jadi pengusaha mungkin peluang cukup besar dengan pergaulan yang sangat luas dengan para petinggi repuplik ini.

Setiap acara PWI Inyiak Rosihan selalu datang, bahkan sering datang tertatih-tatih pakai tongkat. Sayang pada saat Hari Pers Nasional di Kupang bulan Februari 2011 lalu beliau tidak datang, mungkin alasan kesehatan. Kehadiran beliau di acara-acara PWI, memberikan semangat bagi kami yang muda-muda tentang banyak hal dari kemampuan bahasa, rajin menulis, kecintaan terhadap organisasi PWI dan ketabahan menjalani tugas sebagai wartawan.

Keunggulan beliau, setiap acara selalu memiliki buku catatan kecil atau notes, peristiwa atau statemen yang menarik selalu beliau catat. Beberapa bulan kemudian tulisan itu muncul di surat kabar. Keanehan beliau juga ada, beliau mengaku tidak pandai mengunakan komputer, kalau beliau menulis pakai mesin tik. Coba bayangkan dengan kita saat ini ?

Wajar kiranya, almarhum mendapat beragam sebutan di antaranya wartawan pejuang, wartawan seumur hidup, wartawan sejati, wartawan lima zaman, wartawan hingga akhir hayat, wartawan yang budayawan/ sejarawan/ aktor dan lain sebagainya.

Atas dedikasi dan jasanya itu, gelar kehormatan diterima dari pemerintah Indonesia dan luar negeri di antaranya Bintang Mahaputera Utama III ( 1973 ), Bintang ( The Order of the Knights) Rizal, Philipina ( 1977 ), Piagam Penghargaan Pena Emas PWI Pusat ( 1979 ), Third ASEAN Awards in Communication ( 1993 ), Bintang Aljazair ( 2005 ) dan lain sebagainya.

Karir jurnalistiknya dimulai dari umur 20 tahun zaman penjajahan Belanda dan Jepang lalu berbagai jabatan dipegangnya, seperti :

1. Pemimpin Redaksi Surat kabar “Pedoman” (1948-1961 dan 1968-1974)
2. Pengajar dan Penatar (tahun 1970-an) jurnalistik
3. Wartawan Freelance / kolomnis berbagai penerbitan dalam negeri
4. Wartawan Surat kabar “Asia Raya” ( 1943 – 1945 )
5. Wartawan Surat kabar “Merdeka” ( 1945 – 1946 )
6. Pendiri /Pemimpin Majalah Mingguan “Siasat” ( 1947 – 1957 )
7. Koresponden / kolumnis beberapa penerbitan luar negeri sejak ( 1966 )
8. Pemimpin Redaksi majalah bulanan, penerbitan DFN “Citra Film” ( 1981 – 1982 )

Perjalanan organisasi:

1. Pemain dan Ketua Perkumpulan Sandiwara (berdiri hingga tahun 1947)
2. Anggota Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)
3. Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)
4. Pendiri “Maya” Bersama Usmar Ismail ( 1944 )
5. Pemain Film ” Darah dan Doa” Produksi Perfini ( 1950 )
6. Pemain Film ” Lagi-lagi Krisis” Produksi Perfini ( 1955 )
7. Ketua Umum PWI Pusat ( 1970 – 1973 )
8. Pemain Film ” Karmila” Produksi Perfini ( 1975 )
9. Kepala Bagian Publikasi Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) ( 1976 – 1998 )
10. Anggota Dewan Juri Film Cerita FFI ( 1976 – 1979 )
11. Ketua Dewan Juri Festival Film Indonesia (FFI) ( 1976 – 1991 )
12. Anggota Dewan Film Nasional ( 1978 – 1995 )
13. Wakil Ketua Kelompok kerja tetap promosi dan pemasaran Film di luar negri ( 1981 – 1983 )
14. Ketua Dewan Kehormatan PWI ( 1983 – 1988 )
15. Pemain Film” Tjoet Nya Din ( 1985 )
16. Wakil Ketua Badan Pertimbangan Perfiliman Nasional ( 1995 – 1998 )

Kami pangil Inyiak, sebuah sebutan di Sumatera Barat untuk gelar bagi seseorang yang memiliki pengetahuan yang sangat hebat di bidangnya. Inyiak Rosihan hebat di bidang wartawan, sejarawan, budayawan, organisasi dan perjuangannya. Selamat Jalan Inyiak Rosihan…Moga Allah Menempatkan di Surga** (MURSYID SONSANG)

Banyak pihak berharap Syahrasaddin mampu mengemban tugas itu dengan baik, pasalnya beberapa tahun terakhir terdengar suara sumbang carut marut dalam tubuh birokrasi Pemda Jambi. Misalnya kasus penerimaan CPNS yang tidak ikut ujian ternyata lulus, serta bawahan melawan atasan.

Kasus bawahan melawan atasan ini tidak boleh ditolerir, apalagi sampai mengurung atasan di kamar kerjanya, dengan ancaman dan perkataan yang menyakitkan menghina embel-embel agama.

Proses hukum dan pencopotan harus berani dilakukan Sarasadin terhadap orang-orang ini. Track record orang-orang ini juga bermasalah di tempat kerja sebelumnya. Pembangkangan ini harus dihentikan, agar jangan menular kepada pegawai pegawai yang lain.

Dari informasi ada beberapa SKPD yang di dalamnya bergejolak, salah satunya ketidak puasan “orang orang lama” di SKPD tersebut terhadap pimpinan baru. Orang-orang ini takut permainan kongkalingkongnya akan dihabisi pimpinan baru atau jabatannya sebagai pejabat eselon III dan IV akan diganti dengan orang lain. Karena kinerjanya selama ini sangat jelek.

Orang-orang ini mengadakan perlawanan ada yang terang-terangan ada pula diam-diam dengan mengirim surat kaleng ke LSM dan pihak penegak hukum. Ada pula yang memprovokasi pegawai lain agar ikut-ikut melawan atasan baru. Tanpa malu-malu mencari cantolan ke sana kemari agar jabatan bisa bertahan.

Kalaulah kasus ini dibiarkan, akan terjadi efek domino. Pegawai pegawai yang tidak senang dengan pimpinannya, akan coba-coba melawan. Apalagi Sekda dan beberapa pejabat eselon II, eselon III dan IV banyak yang muda-muda. Sementara bawahannya lebih senior.“ Si Anu melawan atasannya tidak diapa-apakan, melawan juga ah..” Slogan ini yang akan mereka pakai.

Persoalan lain, beberapa pejabat eselon III dan IV dicopot dari jabatannya. Anak buahnya yang mengantikannya. Dari kepangkatan, pimpinan yang baru ini, pangkatnya lebih rendah. Masalahnya siapa yang akan menilai kinerjanya dan umumnya pejabat ini sudah malas bekerja, masuk kantor saja jarang. Kalaupun masuk kantor menjelek-jelekkan pimpinan yang baru.

Dalam kasus ini sebaiknya pejabat-pejabat tersebut diparkir di BKD. Kasus ini banyak terjadi di lingkungan Setda Provinsi Jambi. Persoalan ini, sangat mendesak dilakukan Sekda yang baru.

Berjalannya mesin birokrasi salah satu syaratnya para pimpinan baik kepala SKPD, pejabat eselon III dan IV serta para staff bekerja dalam suasana nyaman. Selamat Pak Syahrasaddin semoga terus mendapat bimbingan dari Allah (mursyid sonsang)

Selama ini tidak jelas ukuran para pegawai yang mendapat TKD ini, semua secara sporadis. Hanya saja berdasarkan absensi pagi dan sore. Tapi cara itu tetap diakali, dengan memberi tip sedikit kepada petugas absen, yang tidak masuk kerja absennya lengkap. TKD yang diterima penuh tanpa pengurangan.

Persoalan lain memiju eksodus puluhan pegawai kabupaten/ kota menjadi pegawai Pemprov hanya mengejar TKD. Berbagai upaya mereka lakukan untuk bisa pindah, dari memberi uang kepada pejabat yang berwenang dibagian mutasi hingga dekingan dari pejabat tinggi di setda Provinsi.

Sudah menjadi rahasia umum dengan adanya TKD pendapatan pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jambi meningkat cukup signifikan. Kenyataannya bukan tambah bersemangat dalam bekerja, tapi tambah bersemangat “menambah kredit”. Karena jaminannya ada TKD tiap bulan, sedangkan gaji dan tunjangan utuh mereka terima. Istilah “gali lobang tutup lobang” tetap terjadi, malahan lebih dalam lagi lobang yang digali.

Masalah TKD ini sudah lama menjadi kerisauan sebagian kalangan pegawai dan pejabat di lingkungan Pemprov Jambi yang berpikiran maju. Tampaknya kerisauan itu ditangkap oleh Sekda Syahrasadin, atas perintah Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengeluarkan pernyataan akan mengevaluasi pemberian TKD tersebut.

Alasan Syahrasadin, kinerja itu secara teoritis harus memiliki reward and punishment. “Coba kita bayangkan, mereka yang tidak datang atau yang hanya bekerja satu jam mendapat TKD sama dengan orang yang bekerja 8 jam, ini kan tidak adil,” tegasnya.

Untuk ke depan, tambah Sekda akan dibuatkan instrumen evaluasi. “Evaluasi kembali. Jadi setiap orang tidak dapat flat (rata) setiap bulannya dan kita coba menyusun kriterianya dengan menggunakan skor-skor tertentu,” ungkapnya.

Langkah awal yang harus dilakukan dengan mengevaluasi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov, berapa jumlahnya ?. Soalnya, jumlah pegawai di lingkungan Pemprov sudah sangat gemuk. Selain penambahan tiap tahun melalui tes CPNS juga penambahan dari pegawai yang pindah dari kabupaten/kota.

Kalaulah nantinya, kinerja yang menjadi ukuran. Tentunya pimpinan dari eselon IV, III, II harus betul-betul orang yang berkualitas dan profesional. Karena mereka yang akan menilai bawahannya masing-masing. Ini memunculkan persoalan lain, mampukah Gubernur dan Sekda memilih orang-orang yang berkualitas dan profesional itu.

Rencana ini harus kita dukungan bersama mulai dari pegawai, pejabat dan kalangan DPRD serta para wartawan. Hakekatnya ingin menciptakan pegawai yang berkualitas dan profesional, muaranya akhirnya penambahan pendapatan pegawai harus seiring dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena uang yang dialokasikan untuk TKD itu dari hasil pajak masyarakat.(MURSYID SONSANG)

Keyakinan Adi itu cukup beralasan, untuk mengelola HTI karet dibawah bendera PT. Alam Lestari Nusantara yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan perkebunan milik negara yang terkemuka di Indonesia dengan investasi awal sekitar Rp 350 miliar serta memiliki tujuan dan konsep yang sangat jelas.

” Proyek HTI karet pernah dilaksanakan di Sulawesi dan Kalimantan, namun mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya masalah pendanaan dan konsep yang dilaksanakan,” jelas Adi yang dipercaya menjadi Direktur Utama PT. Alam Lestari Nusantara itu.

Konsep yang diterapkan ALN, pengelolaan HTI yang berbasiskan pola pembangunan perkebunan. Fokus utama adalah membangun kebun karet, kalau di lahan itu ada kayunya hanyalah sebagai bonus. Pihak konsorsium sudah mewanti-wanti, jangan kayu ditebang, karetnya tidak ditanam.

Untuk membuktikan itu, tambah Adi akhir bulan Juni mendatang, akan dilakukan penanaman karet perdana oleh Menteri Pertanian dan Menteri BUMN serta Gubernur Jambi. Seiring dengan itu akan ditanam sejuta karet di lahan seluas 1500 hektar.

” Semua persiapan sesuai dengan rencana, lahan sudah siap di tanami, perkantoan sedang dibangun, bibit karet siap untuk ditanam, mudahan berjalan sesuai dengan rencana.” paparnya. Walau kesibukan sangat padat lelaki ini masih meluangkan waktunya untuk berolahraga tenis dan bridge

Dengan jabatan sebagai Direktur Utama, kesuksesan program ini sangat tergantung dari kepiawaiannya mengelola perusahaan ini agar konsep HTI untuk perkebunan karet tetap terkawal hingga akhir. Rencana kerja jangka panjang hadirnya sebuah kebun karet dan pabrik karet yang mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar menjadi kenyataan.

” Rencananya kerja harus tepat waktu, kita targetkan tahun 2011 penanaman perdana dan tahun 2016 semua lahan sudah ditanam. Tahun 2017 sudah bisa panen dan pabrik karet harus kita bangun. Kita perkirakan ribuan tenaga kerja akan terserap mulai dari land clearing, penanaman, pemeliharaan serta penyadapan,” kata pria kelahiran, Lumajang 22 Februari 1959 ini.

Setelah karet berumur 25 tahun dan produksinya menurun, kayu-kayunya akan dimanfaatkan untuk industri perkayuan, seperti bahan baku plywood dan kebutuhan kayu lainnya. Kalau HTI lainnya, hanya kayunya yang bisa di manfaatkan. Yang tidak kalah pentingnya, tanaman karet sangat ramah lingkungan.

” HTI karet ini memiliki multiplayer effects nya sangat besar, dari sisi lingkungan hingga nilai ekonomisnya. Itulah yang membedakannya dengan HTI tanaman sengon, akasia dan lainnya,” jelas mantan Manejer PT. Wahana Tani Lestari ini.

Adi mengakui tantangan sangat banyak mewujudkan HTI karet ini, salah satunya masalah lahan dan pemanfaatan kayu. Mengatasi masalah tersebut perlunya keterbukaan dan komunikasi dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, adanya klaim warga yang memiliki lahan di lokasi, secara hukum warga sudah melanggar karena membuka lahan di tanah negara tanpa izin.

“Warga kita ajak duduk bersama, bahwa mereka membuka ladang kita akui, walau sebelum ALN mendapat izin di daerah itu. Jalan tengahnya, warga yang telah membuka lahan diberi ganti rugi berupa upah menebas dan ganti tanamannya. Hingga saat ini sekitar 90 hektar sudah diganti dengan uang sekitar Rp 1 hingga Rp 2 Juta/ hektarnya,” ujar suami Yuni Sarvita Sari ini.

Berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Repuplik Indoensia tanggal 24 Februari 2010, Sk.95/Menhut-II/2010 diberikan hak kepada ALN untuk mengelola selama 60 tahun lahan seluas 10.785 hektar bekas HPH Inhutani V. ” Kami memiliki izin lengkap, jadi tidak benar, ada suara-sauara yang mengatakan lahan kami tumpang tindih dengan lahan warga,” ungkapnya.

Dari luas 10.785 hektar itu, tidak semuanya untuk HTI karet, khusus yang berbatasan dengan hutan restorasi yang dikelola PT. Reki, kawasan hutan tersebut dijadikan hutan konservasi sebagai tempat perkembang biakan flora dan fauna, luasnya mencapai 1.079 hektar. Selain itu juga ada kawasan untuk tanaman kehidupan seluas 539 hektar, tanaman unggulan seluas 1079 hektar.

” Khusus untuk lahan kehidupan, akan diberikan kepada masyarakat sekitar untuk mengelola, terserah mereka apa yang mau ditanam. Tapi warga berharap juga dapat ditanam karet,” jelas bapak tiga anak ini.

Juga yang sering disorot segelintir orang tentang pemanfaatan kayu, tambah Adi, dari luas lahan sekitar 10 ribu hektar lebih itu, memang potensi kayu alam masih ada, walau lahan ini bekas lahan HPH Inhutani V. ” Kayu-kayu memang ada, tapi yang diameter 30 cm ke bawah yang banyak sedangkan diameter 50 cm ke atas sangat jarang,” ujarnya. Sebagian besar kayunya jenis campuran, kalau meranti sangat jarang.

Untuk memanfaatkan kayu-kayu ini, ALN mengantongi beberapa izin dari pemerintah, mulai dari menteri kehutanan, gubernur dan Pemda Sarolangun. Misalnya penebangan kayu dengan izin IUPHHK-HTI, izin TPK (Tempat Penumpukan Kayu), izin RKT (Rencana Kerja Tahunan) serta izin pemakaian jalan. ” Semua pihak boleh mengeceknya ke lapangan dan surat-surat izin yang kami miliki, jadi tidak benar kami melakukan penebangan liar,” terangnya.

Setelah hampir satu tahun beroperasi, semua persoalan yang muncul terutama masalah lahan dan pemanfaatan kayu, perlahan mulai sirna dan masyarakat berharap banyak, agar HTI ini bisa terwujud dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. ” Mudahan kami bisa menjadi karyawan PT. ALN, apalagi nantinya akan dibangun pabrik karet,” ujar Kardi, warga Desa Pamusiran. (Mursyid Sonsang)

Menurut pandangan Ketua Umum PWI Pusat, Margiono wacana ini cukup beralasan dengan pertumbuhan media cetak dan elektronik yang sangat pesat dalam kurun 15 tahun terakhir ini, fasilitas internet yang sudah masuk ke tingkat kecamatan bahkan desa-desa, adanya perguruan tinggi dengan jurusan jurnalistik atau mata kuliah jurnalsitik, serta kesanggupna gubernur Jambi untuk membangun perpustakaan pers serta tugu pers.

Dijelaskan Margiono, pertumbuhan media cetak dan elektronik serta media on line yang begitu pesat kalau dibanding dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi yang hanya 3,08 jiwa. Saat ini jumlah Koran harian mencapai 20 penerbitan bahkan tiap kabupaten memiliki koran harian belum lagi koran mingguan lokal, televisi swasta lokal, radio swasta dan beberapa media on line. .

Selain kriteria kuantitas media, juga, tidak kalah pentingya jaringan internet yang sudah masuk ke berbagai pelosok kabupaten bahkan ke tingkat kecamatan di Provinsi Jambi. Hadirnya fasilitas ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dari media internet. Saat ini media internet salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan segala infromasi baik berita, pengetahuan tentang pertanian, perkebunan, pendidikan, agama dan informasi yang bermanfaat lainnya.

Faktor pendukung lainnya, kehadiran lembaga pendidikan yang memiliki basis ilmu komunikasi dan infromasi serta jurnalistik. Beberapa perguruan tinggi di Kota Jambi memiliki jurusan komunikasi yang salah satu program studinya tentang bidang studi jurnalistik. Penyediaan sumber daya manusia yang siap pakai di bidang informasi ini menjadi kendala utama di beberapa daerah.

Adanya jurusan komunikasi dan jurnalistik di perguruan tinggi di Kota Jambi akan sangat membantu menyiapkan sumber daya manusia di bedang komunikasi dan jurnalistik. Di beberapa daerah pemilik usaha media, mengeluh mencari SDM yang memiliki basis jurnalsitik.

Mengatasi masalah SDM ini, Kata Margiono, PWI Pusat merancang pendidikan jurnalistik singkat di beberapa daerah. Program yang dimulai sejak tahun 2010 ini sudah menyebar di beberapa daerah, seperti di Palembang, Kalimantan, Sulawesi serta di beberapa kota di Pulau Jawa. “ Jambi juga akan kita dirikan sekolah jurnalistik ini, agar dapat meningkat SDM wartawan di daerah ini,” jelasnya.

Tidak kalah pentingya, kesediaan Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus untuk mendirikan perpustakaan pers di Kota Jambi. Kalau cita-cita ini terwujud satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki perpustakaan pers. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, para wartawan jangan sampai ketinggalan. Mereka harus rajin membaca buku berbagai disiplin ilmu agar dalam menulis berita atau karangan khas bahkan buku sekalipun memiliki bobot yang sangat tinggi. Dapat dipertangug jawabkan secara teoritis maupun keilmiahanya. Masyarakat umum juga bisa mengetahui secara terang benderang tentang seluk beluk pers ini. Orang-orang pers tidak lagi sebuah profesi yang hidup di menara gading.

Tentang tugu pers, ide yang digelontorkan Gubernur Gubernur Jambi ini mendapat sambutan positif dari Ketua Umum PWI Pusat. Saat ini belum ada tugu pers di Indonesia. Kalau ini dibangun di Kota Jambi akan menjadi ciri khusus daerah ini yang memiliki tugu pers. Seperti Jakarta dikenal dengan tugu monasnya, Surabaya dikenal dengan Tugu Pahlawannya, Pontianak dengan Tugu Khatulistiwa dll
Monumen sebagai bangunan peringatan ialah bangunan-bangunan baru yang dibuat untuk memperingati suatu peristiwa sejarah. Bangunan tersebut bisa berupa tugu, batu berukuran besar, tembok, atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi, pengertian dasar monumen harus dikaitkan dengan nilai kesejarahannya.
Nilai sejarah disini, bahwa hari pers nasional pernah digelar di Provinsi Jambi yang akan tetap dikenang dalam sejarah pers Indonesia berabad-abad yang akan datang. (Mursyid Sonsang, Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi)

Begini cerita wartawan yang menggigil itu….Sebut saja namanya Steve, dia lulusan perguruan tinggi jurnalistik. Bergabunglah dia dengan sebuah koran mingguan yang wartawannya tidak digaji, tapi wartawanlah yang mengaji pemiliknya. Maksudnya si wartawan tiap terbit harus menanggung puluhan koran.

Alasan Steve bergabung dengan mingguan, ingin mencari pengalaman sebelum masuk ke media yang lebih besar yang mendapat gaji tiap bulan dan dapat perlindungan kesehatan dll-nya.

Sang pemilik koran menyuruh Steve mewawancarai seorang kepala SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tersangkut kasus mark-up proyek, SPPD fiktif dan perselingkuhan dengan stafnya. Steve membuat janji wawancara dengan kepala SKPD itu pukul 11.30 siang.

Awal wawancarai, Steve memulai dengan pertanyaan yang ringan-ringan saja, tentang keberhasilan sang kepala dengan sangat antusias di jawab sang kepala. Perlahan tapi pasti, Steve mulai menanyakan masalah mark-up proyek, semua modus yang dilakukan sang kepala dikonfirmasi oleh Steve, mulailah sang kepala itu gugup menjelaskannya.

Steve tambah bersemangat menanyakan kasus SPPD ( Surat Perintah Perjalanan Dunas) fiktiv hingga perselingkuhan sang kepala. Steve dengan gamblang menjelaskan guna SPPD itu untuk pergi perjalanan dinas ke beberapa kota di Jawa dan di hotel mana mereka menginap.

Sang kepala mulai menggigil, ”Apalagi yang mau ditanyakan si wartawan brensek ini,” gumam sang kepala dalam hatinya. Saking ketakutan, beberapa kali HP nya berdering tidak berani diangkatnya. Steve terus menceritakan detail detail perselingkuhan yang dilakukannya.

Tidak beberapa lama sekitar pukul 12.30, keadaan berbalik. Steve yang menggigil dan sambil terbata-bata bertanya. Sang kepala, memberanikan diri bertanya kepada Steve.” Kenapa bapak menggigil,” ujarnya. ” Tanpa malu Steve menjawab, ”Oh maaf Pak, saya belum makan,” ujarnya.

Mendengar jawaban itu, sang kepala mulai berseri-seri kembali.” Kalau gitu, kita makan dululah, nanti aja wawancaranya dilanjutkan.” ujarnya. ” Suatu keputusan yang tepat pak,” sambung Steve.

Keesokan harinya, saat koran Steve terbit tidak satupun berita tentang mark-up proyek, SPPD fiktif dan perselingkuhan dimuat. Berita yang muncul keberhasilan sang kepala memimpin SKPD-nya.

Cerita di atas sebuah fenomena yang terjadi dalam dunia pers Indonesia saat ini, wartawan itu harus independen. Untuk bisa independen dalam bekerja harus cukup kebutuhan. Mana mungkin independen bisa diwujudkan ketika kebutuhan dasar saja tidak terjamin. Artinya wartawan yang bekerja di sebuah media, harus mendapat gaji yang layak dan tunjangan lainnya. Kalau tidak, maka lagu maju tak gentar, membela yang bayar akan terus berkumandang.

Menyikapi fenomena ini, Dewan Pers —lembaga negara yang salah satu tugasnya menjaga kemerdekaan pers— sedang mengodok aturan tentang syarat-syarat pendiriaan media, gaji wartawan, kualifikasi wartawan dan media-media yang layak mendapat iklan. Semoga aturan ini bisa memberikan secercah kebanggaan terhadap wartawan di waktu mendatang.

Selamat Hari Pers Nasional tahun 2011 ..semoga jangan sebagai ajang konkow-konkow, sudah rahasia umum sebagian besar wartawan yang pergi kesana meminta sumbangan ke mana-mana. Termasuk uang APBN dan APBD…..